Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

terdampak PPKM, pihak BPJAMSOSTEK, sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menyambut baik
inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapannya mendukung Pemerintah dalam menyukseskan
penyaluran BSU.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih
menunggu regulasi BSU oleh pemerintah. Regulasi tersebut akan mengatur syarat dan kriteria
tentang detail peserta BPJAMSOSTEK yang berhak mendapatkan BSU, seperti kelompok segmen
pekerja, tanggal kepesertaan aktif, besaran upah maksimum, kategori jenis industri dan wilayah
terdampak, serta besaran BSU yang akan diterima.

"Kami siap untuk dukung Pemerintah salurkan BSU. Sebagai mitra penyedia data, sebelumnya
juga kami telah menyampaikan usulan-usulan alternatif penerima BSU. Tentunya data yang akan
kami serahkan sesuai regulasi yang akan ditetapkan Pemerintah," tutur Anggoro dalam pres
releasenya yang diterima RRI, melalui Humas BPJS Cabang Semarang Majapahit, Sabtu
(24/7/2021).

Anggoro juga menyatakan pengalaman BSU sebelumnya akan membantu BPJAMSOSTEK
menyajikan data yang lebih baik. Pada tahun 2020, BPJAMSOSTEK telah menyerahkan data
kepada Pemerintah sebanyak 12,4 juta pekerja dari sekitar 413 ribu perusahaan.

Anggoro menegaskan Perusahaan atau Pemberi kerja harus memastikan hak seluruh pekerja
untuk terdaftar di BPJAMSOSTEK telah terpenuhi sesuai regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(Jamsostek), karena perlindungan BPJAMSOSTEK sangat penting di masa Pandemi. Ditambah
lagi Pemerintah selalu menggunakan data kepesertaan tersebut untuk penyaluran bantuan
seperti BSU.

Dirinya juga menjelaskan para pekerja dapat langsung mengecek status kepesertaan pada
BPJAMSOSTEK melalui aplikasi mobile BPJSTKU yang dapat didownload di mobile store Android
dan IOS. Pekerja juga dapat bertanya langsung pada pengurus HRD masing-masing, apakah hak
perlindungan Jamsostek sudah didapatkan.

"Dengan tertib kepesertaan BPJAMSOSTEK, perusahaan telah memastikan perlindungan
pekerjanya, terlebih lagi di masa pandemi ini. BSU ini merupakan nilai tambah sebagai peserta
BPJAMSOSTEK, pastikan pekerja yang berhak akan mendapatkan sehingga dapat meringankan
beban mereka," pungkas Anggoro.

Sementara, Kepala BPJS Cabang Semarang Majapahit, Imron Fatoni ketika dihubungi RRI, terkait
regulasi BSU tersebut mengaku sambilmenunggu regulasi BSU dari pemerintah, pihaknya terus
mengajak perusahaan atau pemberi kerja, khususnya di wilayah kerjanya untuk selalu tertib
kepesertaan BPJAMSOSTEK.

"Sambil menunggu regulasi yang mengatur persyaratan dan kriteria peserta BPJAMSOSTEK yang
berhak menerima BSU, saya terus mengajak perusahaan atau pemberi kerja agar selalu tertib
kepesertaan BPJAMSOSTEK untuk memastikan pekerja penerima BSU tepat sasaran," ucapnya.
(don).

48