Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 47
"Usulan Pemerintah RI terkait dengan konsep One Channel System dan pengklasifikasian jabatan
masih perlu dibahas lebih teknis oleh kedua negara. Hal inilah yang mengakibatkan pembahasan
draf pembaharuan MoU Domestik Indonesia - Malaysia memakan waktu cukup lama," kata Anwar
dalam siaran pers, Sabtu (24/7/2021).
Dia menambahkan Pemerintah RI (Kemnaker, Kemlu, Perwakilan RI, dan BP2MI) melakukan
pertemuan virtual dengan Pemerintah Malaysia (Kementerian Sumber Manusia Malaysia/KSM
dan Kemlu) guna mendiskusikan hal-hal yang menjadi pending issues selama ini dalam
pembahasan draf pembaharuan MoU Domestik Indonesia - Malaysia.
Ada tujuh poin penting yang dibahas oleh perwakilan Indonesia dan Malaysia dalam pertemuan
menyangkut kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia.
Pertama, Konsep One Channel System (OCS) untuk mengurangi biaya penempatan dan
menyederhanakan prosedur penempatan, sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di
kedua negara. Hal tersebut mencakup penggunaan suatu sistem online yang menyediakan basis
data terkait permintaan pekerjaan, pemberi kerja, dan ketersediaan tenaga kerja di sektor
domestik.
Indonesia dan Malaysia, lanjutnya, akan melakukan integrasi sistem IT untuk implementasi OCS,
serta akan melakukan pertemuan teknis guna membahas proses bisnis OCS.
Kedua, Konsep One Maid One Task. Dalam konsep ini. Malaysia mengusulkan agar 1 orang PMI
domestik akan bekerja pada satu keluarga dengan jumlah anggota keluarga maksimal 6 orang.
"Deskripsi pekerjaan PMI tersebut akan tertera secara rinci dalam dokumen perjanjian kerja, "
katanya.
Ketiga, standar minimum gaji bagi pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia.
Indonesia mengusulkan agar standar minimum gaji bagi PMI sebesar RM1.500.
Keempat, asuransi bagi pekerja PMI sektor domestik di Malaysia. Malaysia telah
mengamandemen aturan terkait asuransi sehingga kepesertaan asuransi juga mencakup pekerja
migran sektor domestik.
Kelima, perpanjangan izin kerja dan kontrak kerja. Malaysia saat ini memiliki program Rekalibrasi
sehingga pemberi kerja bisa mendaftarkan pekerja migrannya yang berstatus illegal untuk
memperoleh izin kerja sehingga pekerja migran tersebut dapat berubah status menjadi pekerja
legal.
Keenam, pemeriksaan kesehatan PMI. Indonesia mengusulkan agar pemeriksaan kesehatan
dilakukan hanya satu kali, yaitu sebelum keberangkatan ke Malaysia untuk mengurangi beban
biaya penempatan.
Ketujuh, akses kekonsuleran. Malaysia menjamin bahwa Perwakilan RI memiliki akses
kekonsuleran kepada PMI di Malaysia dan Indonesia meminta agar klausul terkait akses
kekonsuleran tetap masuk ke dalam draf MoU.
46
