Page 571 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Sementara untuk pekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di atas Rp3,5 juta, Ida mengatakan
akan menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah.
"Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di atas Rp 3,5 juta, maka
menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah," jelasnya.

Menaker berharap bantuan subsidi upah ini dapat mencegah terjadinya PHK sebagai akibat
pandemi Covid-19.

Kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan
pekerjanya, serta membantu pekerja yang dirumahkan.

"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan
pekerja/buruh."

"Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat
mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19," kata Ida.

Jumlah calon penerima BSU diestimasi kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp8 Triliun.

"Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria
di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," terang Menaker Ida.
Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang
menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja
Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.

Mulai Disosialisasikan

Diwartakan Tribunnews.com, dalam rangka menyukseskan program Bantuan Subsidi Upah (BSU)
tahun 2021, Kementerian Ketenagakerjaan mengumpulkan kepala dinas ketenagakerjaan di
daerah dengan PPKM level 3 dan 4 pada Jumat (23/7/2021) secara virtual.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, program BSU bukan
program baru karena program tersebut telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
Hanya saja, sambung Dirjen Putri, untuk BSU tahun ini terdapat sedikit perbedaaan.

"Perbedaannya dikaitkan dengan keadaan saat ini, yaitu PPKM Darurat dan yang utamanya
berdasarkan masukan-masukan dari sejumlah pihak atas pelaksanaan BSU tahun kemarin agar
kita tahun ini berjalan lebih tertib, lebih akuntabel, dan lebih tepat sasaran bagi penerima BSU,"
ucapnya.

Untuk itu, ia meminta para Kadisnaker agar dapat berkolaborasi dan bersama-sama bersemangat
dalam melaksanakan BSU tahun ini.

Baginya, dukungan dan kolaborasi dari para Kadisnaker sangat penting bagi kelancaran
pelaksanaan BSU.

"Peran Bapak, Ibu Kadisnaker adalah harus memastikan para pekerja yang terdampak di sektor-
sektor seperti transportasi, hotel, restoran, ritel itu benar ter-cover dalam BSU," ucapnya.

Menurutnya, Menteri Ketenagakerjaan sangat menaruh perhatian terhadap program BSU guna
mencegah terjadinya PHK dan dapat meningkatkan daya tahan ekonomi para pekerja, sehingga
kemiskinan kronis tidak bertambah.

570