Page 576 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 576
2. Ada Payung Hukum
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah akan memberikan BLT subsidi
upah kepada para pekerja yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di
masa pandemi Covid-19.
Hal ini sejalan dengan penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi dan daya
beli pekerja atau buruh serta mendukung masyarakat dan bisnis selama masa pandemi Covid-
19 dan PPKM berbasis mikro.
"Nanti BLT subsidi upah payung hukumnya akan kami buat dalam peraturan menteri
ketenagakerjaan, dimana kami mengusulkan bahwa bantuan pemerintah ini merupakan bantuan
stimulus yang kami koordinasikan dengan KCPEN, Kementerian Keuangan, dan BPJS
Ketenagakerjaan," ujar Ida.
3. Target Cair Bulan Agustus
BLT subsidi gaji Rp1 juta dijadwalkan akan cair pada Agustus 2021. Salah satu syarat penerima
BLT subsidi gaji adalah pekerja gaji di bawah Rp3,5 juta.
"Mudah-mudahan Agustus kita bisa mencairkan, kita saat ini menyelesaikan seluruh
instrumennya di antararanya regulasi dan data," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian
Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
Mekanisme penyaluran BLT subsidi gaji akan langsung masuk ke rekening pekerja/buruh.
Metode penyaluran BLT subsidi gaji sama seperti tahun lalu. Untuk itu, penerima BLT subsidi gaji
harus mempunyai rekening aktif.
"Kurang lebih sama (pencairan BLT subsidi gaji)," kata Anwar.
4. Prioritaskan Pekerja di Zona PPKM Level 4
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengumumkan kriteria lain penerima BLT Subsidi Gaji
yaitu pekerja/buruh calon penerima BLT subsidi gaji berada di Zona PPKM level 4 sesuai dengan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko
Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung
berdasarkan upah di bawah Rp3.500.000 sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja
kepada BPJS Ketenagakerjaan.
"Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMKnya di atas Rp3,5 juta maka menggunakan
UMK sebagai batasan kriteria upah," kata Ida.
575
