Page 581 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Recruitment and Employment of Indo-nesian Domestic Migrant Workers in Malaysia yang
disampaikan pemerintah Indonesia sejak September 2016 mengalami stagnasi.
"Usulan pemerintah RI terkait konsep one channel system dan pengklasifikasian jabatan masih
perlu dibahas lebih teknis oleh kedua negara. Hal inilah yang mengakibatkan pembahasan draf
pembaharuan MoU Domestik Indonesia-Malaysia memakan waktu cukup lama." ujar Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi saat memimpin Delegasi Pembahasan MoU
secara virtual, Jumat (23/7), yang dikutip dari siaran pers, Sabtu (24/7).

Setidaknya ada tujuh poin penting yang dibahas perwakilan Indonesia dan Malaysia dalam
pertemuan menyangkut kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia. Pertama, konsep one
channel system (OCS). Ide dasar dari one channel system ialah untuk mengurangi biaya
penempatan dan menyederhanakan prosedur penempatan, sesuai dengan hukum dan regulasi
yang berlaku di kedua negara.

Kedua, konsep one maid one task. Dalam konsep ini, Malaysia mengusulkan agar satu orang
PMI domestik akan bekerja pada satu keluarga dengan jumlah anggota keluarga maksimal enam
orang Ketiga, standar minimum gaji bagi pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik di
Malaysia. "Indonesia mengusulkan agar standar minimum gaji bagi PMI sebesar RM 1,500," ujar
Anwar Sanusi.

Keempat, asuransi bagi pekerja PMI sektor domestik di Malaysia. Kelima, perpanjangan izin kerja
dan kontrak kerja. Malaysia saat ini memiliki program rekalibrasi sehingga pemberi kerja bisa
mendaftarkan pekerja migrannya yang berstatus ilegal untuk memperoleh izin kerja. Keenam,
pemeriksaan kesehatan PMI. Indonesia mengusulkan agar pemeriksaan kesehatan dilakukan
hanya satu kali, yaitu sebelum keberangkatan ke Malaysia.

Ketujuh, akses kekonsuleran. Malaysia menjamin bahwa perwakilan RI memiliki akses
kekonsuleran kepada PMI di Malaysia dan Indonesia meminta agar klausul terkait akses
kekonsuleran tetap masuk ke dalam draf MoU. (Mir/I-1)

580