Page 586 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

SUBSIDI UPAH TAHAN PENURUNAN DAYA BELI

Ekonom menilai tepat rencana Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
sebesar Rp 1 Juta untuk para pekerja terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Level 4. Sebab, kebijakan ini bisa menahan penurunan daya beli.

"DALAM konteks menjaga daya beli, memang BSU ini bisa menjadi bantalan. Khususnya bagi
para pekerja dengan pendapatan menengah ke bawah, agar daya beli mereka tidak jatuh lebih
dalam dengan adanya kebijakan PPKM." kata Ekonom Center of Reform on Economics (CORE)
Indonesia Yusuf Rendy, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut Yusuf, dampak BSU bakal lebih maksimal jika diberikan bersama jenis bantuan lainnya.
Seperti bantuan sembako hingga bantuan langsung tunai bagi rumah tangga berpenghasilan
rendah.

Dia menilai, kebijakan ini berpotensi berjalan mulus. Sebab, data pekerja dimiliki Badan
Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Badan ini memiliki data lengkap mulai dari
gaji sampai alamat rumah pekerja.

Pemerintah bisa memetakan, apakah penerima bantuan masuk zona merah postitivity rate tinggi
yang masuk colongan PPKM level 4.

"Jika dibarengi bantuan sembako, bisa menimalisir pergerakan pekerja karena tidak perlu keluar
untuk membeli sembako," kata Yusuf.
Soal sasaran BSU yang hanya untuk pekerja formal, Yusuf menerangkan, bantuan ini bersifat
komplementer dari bantuan Pemerintah lainnya. Cakupan penerimanya memang terbatas.

Yang terpenting, lanjut Yusuf, harus dipastikan, penerima bantuan adalah orang yang tepat dan
harus sesuai kriteria penerima. Dengan begitu, penyaluran BSU ini bisa tepat sasaran.

"Kedepan, Pemerintah seharusnya mengalokasikan juga untuk pekerja informal. Hal itu bisa
diberikan melalui bantuan kartu pra-kerja dan juga BST (Bantuan Sosial Tunai) pada kelompok
pendapatan menengah ke bawah," ujar Yusuf.

Ia menekankan, kebijakan ini belum bisa menjadi jaminan angka pemutusan hubungan kerja
(PHK) bisa ditekan. Karena PHK pada umumnya terkait efisiensi.
"Efisiensi itu dilakukan karena beban perusahaan tetap namun pendapatan perusahaan
berkurang karena melemahnya permintaan barang dan jasa dari masyarakat karena siklus
ekonomi yang melambat," sambung Yusuf.

Sementara, Direktur Utama BPJS Ketenakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, hingga saat
ini pihaknya masih menunggu regulasi BSU dari Pemerintah sebelum mencairkannya kepada
pekerja yang memenuhi kriteria.

"Sebagai mitra penyedia data, sebelumnya juga kami telah menyampaikan usulan-usulan
alternatif penerima BSU. Tentunya data yang akan kami serahkan sesuai regulasi yang akan
ditetapkan Pemerintah", tutur Anggoro dalam keterangannya, Jumat (23/7).

Regulasi tersebut akan mengatur syarat dan kriteria tentang detail peserta BP Jamsostek yang
berhak mendapatkan BSU, seperti kelompok segmen pekerja, tanggal kepesertaan aktif, besaran
upah maksimum, kategori jenis industri dan wilayah terdampak, serta besaran BSU yang akan
diterima.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya
masih terus mematangkan kebijakan penyaluran BSU tahun 2021.
585