Page 589 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 589
"Subsidi tersebut sangat kurang dan tidak akan banyak menolong para pelaku usaha," katanya,
Jumat (23/7).
Kalau mau membantu meringankan beban pengusaha, lanjut Alphonzus, Pemerintah
memberikan subsidi gaji karyawan sebesar 50 persen.
Bos Agung Sedayu Grup ini mencontohkan, misalnya gaji pegawai Rp 3 juta per bulan,
pemerintah membantu 50 persen atau Rp 1,5 juta yang disalurkan melalui BPJS
Ketenagakerjaan. Jadi, pengusaha hanya tinggal membayar Rp 1,5 juta saja.
"Pekerja akan menerima upah secara utuh, di sisi lain pengusaha pusat perbelanjaan terbantu
dengan subsidi tersebut," ujarnya.
Menurutnya, langkah itu perlu dilakukan untuk mengurangi potensi Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK). "Di tahun 2021 ini, pengelola pusat perbelanjaan dalam kondisi yang sudah tidak memiliki
dana cadangan lagi. Ini bahaya kalau tidak diantisipasi," ucapnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani usul agar bantuan
subsidi upah masuk ke dalam komponen gaji. Jadi, tidak hanya bermanfaat bagi pekerja, tapi
juga perusahaan.
Menurut Hariyadi, penyaluran secara terpisah seperti yang dilakukan tahun lalu tidak membantu
perusahaan yang terdampak akibat Covid-19. Karena, subsidi upah yang disalurkan tidak
mengurangi beban perusahaan dalam membayar upah pekerja.
Hariyadi mengaku, sudah menyampaikan usulan ini kepada Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker).
Bos Sahid Grup ini menilai, ada kemungkinan penyaluran tidak tepat sasaran dengan menjadikan
batas upah senilai Rp 3,5 juta sebagai parameter oleh Pemerintah. Menurutnya, ukuran tersebut
relatif kecil. Karena, data yang dikumpulkan dari BPJS Ketenagakerjaan bisa dikatakan tidak
valid.
Wakil Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz
Wuhadji menilai, perlu dilakukan sinkronisasi data dan dilakukan verifikasi untuk menjamin
penyalurannya tepat sasaran.
"Jika penyaluran cuma dipatok Rp 3,5 juta berdasarkan gaji, saya yakin nanti tidak tepat sasaran.
Seharusnya data itu cukup disinkronisasi antara satu stakeholder dengan yang lain untuk
diverifikasi sehingga bisa tepat sasaran," katanya. kpj
588
