Page 257 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2021
P. 257
PERSOALAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA SEMAKIN KOMPLEKS SEBUT
WAPRES
Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan persoalan ketenagakerjaan di Indonesia
semakin kompleks karena angka pengangguran masih tinggi serta masih rendahnya
produktivitas ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.
"Persoalan ketenagakerjaan saat ini juga semakin kompleks, angka pengangguran kita masih
relatif tinggi, sementara produktivitas tenaga kerja kita juga masih rendah," kata Wapres Ma'ruf
dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Cipasung,
Singaparna, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Selasa.
Kondisi tersebut diperburuk dengan bencana pandemi COVID-19 yang memberikan dampak
pada 19,1 juta tenaga kerja di Indonesia, kata Wapres merujuk pada data Badan Pusat Statistik
(BPS).
Selain itu, jumlah penduduk yang memasuki usia produktif juga terus meningkat setiap tahun di
Indonesia. Wapres juga menyayangkan sedikitnya warga yang mempunyai keahlian dalam
bekerja.
"Persoalan itu ditambah pula dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus
meningkat setiap tahun; serta minimnya penduduk usia angkatan kerja yang pernah mengikuti
pelatihan kerja, sehingga menyebabkan terjadinya mismatch skill," jelas Wapres.
Oleh karena itu, Wapres meminta seluruh jajarannya dan berbagai pihak terkait untuk membuat
program mitigasi agar kondisi ketenagakerjaan di Indonesia tidak semakin parah.
"Oleh karenanya, afirmasi kebijakan Pemerintah yang melibatkan beragam pemangku
kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan tersebut,
agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis di tengah era persaingan global yang sangat ketat
ini," tegasnya.
Salah satu program pemerintah yang dapat dikembangkan untuk mempersiapkan masyarakat
sebagai tenaga kerja berkualitas ialah Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas.
Wapres mengatakan BLK Komunitas akan memudahkan para anggotanya serta masyarakat
sekitar untuk meningkatkan kualitasnya sebagai tenaga kerja dan mendapatkan keterampilan
kerja.
"Saya kira ini merupakan wujud konkret sinergi antara Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan, salah satunya dengan lembaga pendidikan keagamaan non-pemerintah,"
ujarnya.
256
