Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2021
P. 85
Judul Pelaut Tolak Adanya Kewajiban Lampirkan Dokumen Rekomendasi
Kemenaker
Nama Media bisnis.com
Newstrend Penerbitan Rekomendasi Paspor Calon ABK
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210608/98/1402900/pelaut-tolak-
adanya-kewajiban-lampirkan-dokumen-rekomendasi-kemenaker
Jurnalis Anitana Widya Puspa
Tanggal 2021-06-08 19:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) menolak adanya keharusan melampirkan surat atau dokumen
rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja, saat pelaut mengurus penerbitan paspor pelaut
atau pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal. Presiden KPI Mathias Tambing
mengatakan bahwa selain tidak pernah melibatkan unsur organisasi pelaut dalam hal ini KPI,
aturan Kemenaker itu justru semakin memperpanjang alur birokrasi bagi pelaut Indonesia yang
hendak bekerja di kapal rute internasional.
PELAUT TOLAK ADANYA KEWAJIBAN LAMPIRKAN DOKUMEN REKOMENDASI
KEMENAKER
, JAKARTA -- Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) menolak adanya keharusan melampirkan surat
atau dokumen rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja, saat pelaut mengurus penerbitan
paspor pelaut atau pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal.
Presiden KPI Mathias Tambing mengatakan bahwa selain tidak pernah melibatkan unsur
organisasi pelaut dalam hal ini KPI, aturan Kemenaker itu justru semakin memperpanjang alur
birokrasi bagi pelaut Indonesia yang hendak bekerja di kapal rute internasional.
"Kami tidak pernah diajak diskusi soal keharusan adanya rekomendasi dari Kemenaker dalam
penerbitan paspor pelaut. Aturan semacam ini justru menambah ruwetnya birokrasi bagi pelaut,"
ujarnya, Selasa (8/6/2021).
Dia menyampaikan hal itu menyusul banyaknya keluhan para pelaut anggota KPI di sejumlah
daerah Indonesia berkaitan dengan aturan Kemenaker tersebut.
Padahal, menurutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan dan pembinaan teknis pelaut
RI selama ini telah menjadi kewenangan dan sudah dilakukan dengan baik oleh Kementerian
Perhubungan.
84
