Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 APRIL 2019
P. 41
Title PEMERINTAH DIINGATKAN TERBITKAN PP UU BURUH MIGRAN
Media Name antaranews.com
Pub. Date 01 April 2019
https://www.antaranews.com/berita/818605/pemerintah-diingatkan-terbitk an-pp-uu-
Page/URL
buruh-migran
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Ini akar masalahnya. Opsi untuk bekerja terbatas. Hal ini yang dimanfaatkan agen
TKI ilegal dan agen culas. Pengawasan harus benar-benar dilakukan dan tindakan
hukum wajib diterapkan terhadap dua agen jenis ini (ilegal dan culas) yang melanggar
dan m Jakarta - Pemerintah diingatkan untuk segera menerbitkan Peraturan
Pelaksana (PP) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia sebelum 22 November 2019 karena aturan itu bisa menyelesaikan
permasalahan buruh migran.
Politisi Partai Hanura, Arief Patramijaya dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta,
Senin, mengatakan, ada beberapa masalah yang kerap terjadi pada buruh migran,
diantaranya, masalah perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"Ini akar masalahnya. Opsi untuk bekerja terbatas. Hal ini yang dimanfaatkan agen
TKI ilegal dan agen culas. Pengawasan harus benar-benar dilakukan dan tindakan
hukum wajib diterapkan terhadap dua agen jenis ini (ilegal dan culas) yang melanggar
dan mengakali peraturan," kata Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI) itu.
Pria yang biasa disapa Patra M Zen ini menilai, pemerintah dapat menggandeng
beberapa universitas untuk memfasilitasi pelatihan vokasi, seperti keterampilan
bahasa.
"Hal ini sejalan dengan berbagai kampanye buruh migran, mereka meminta alokasi 2
persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) untuk pelatihan vokasi ini,"
ucap Calon Legislatif daerah pemilihan DKI Jakarta II ini Masalah lainnya yakni
persoalan penempatan. Dia meminta, penempatan dan pendaftaran calon buruh
migran merujuk pada kealihan yang dimiliki.
Selain itu, masalah penempatan yang terawasi dan penempatan yang terlindungi.
Peraturan Pelaksana UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini, kata Patra, harus
memberikan perlindungan hukum dan bisa dijadikan daya tawar pemerintah kepada
negara penerima buruh migran.
"Berbagai masalah tersebut sebaiknya diatur secara rinci dalam peraturan pelaksana
UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini tuntutan para buruh
migran.Saya mendukung 100 persen perjuangan teman-teman buruh migran
tersebut," tegas Patra.
Page 40 of 62.
