Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 APRIL 2019
P. 42
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR-RI, Hang Ali Saputra Syah Pahan meminta
pemerintah untuk menyelesaikan PP UU Nomor 18 Tahun 2017 karena regulasi itu
bisa menjadi tumpuan perlindungan hukum kepada buruh migran Indonesia di luar
negeri.
"Kita sudah meminta kepada pemerintah untuk menyelesaikan aturan turunan ini baik
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) atau pun Peraturan Menteri
(Permen)," kata Hang Ali.
Selama ini dewan terus mengevaluasi rancangan aturan turunan dari UU tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu. Evaluasi ini, untuk memastikan negara
penerima memberikan perlindungan kepada buruh migran Indonesia.
"Makanya, banyak hal yang diatur dalam UU ini. Belum lagi, masalah perekrutannya
tak lagi melibatkan para calon. Pada UU jelas mengatur BNP2TKI sebagai pelaksana
dan operator dan Kemenaker sebagai regulator. Tak lagi tumpang tindih seperti dulu,"
tambahnya.
Sehingga, Dkeran pengiriman buruh migran ke sejumlah negara yang dimoratorium
bisa dibuka kembali, seperti pengiriman TKI ke Arab Saudi.
"Di Arab Saudi tidak ada perlindungan kepada buruh migran. Kalau mereka
menghendaki ada pengiriman buruh migran syarat utamanya memberikan
pelindungan hukum kepada mereka," imbuhnya.
Pewarta: Syaiful Hakim Editor: Tasrief Tarmizi COPYRIGHT (c)2019 .
Page 41 of 62.
