Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JUNI 2021
P. 148

KEMNAKER TERUS KAWAL PROSES RENCANA PHK GIANT

              Kementerian  Ketenagakerjaan  memastikan  akan  terus  mengawal  proses  rencana  Pemutusan
              Hubungan  Kerja  (PHK)  karyawan  Giant.  Salah  satunya  adalah  memastikan  karyawan  Giant
              mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

              Sekretaris  Jenderal  Kemnaker,  Anwar  Sanusi,  mengatakan,  pihaknya  telah  memanggil  pihak
              manajemen  dan  pekerja  Giant.  Menurutnya,  pihak  perusahaan  sudah  memberikan  hak-hak
              pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

              "Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus
              kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-
              undangan," kata Sekjen Anwar melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (6/4//2021).

              Sekjen Anwar menjelaskan, manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja
              dan  berkomunikasi  dengan  serikat  pekerja  terkait  kebijakan  penutupan  gerai  Giant,  serta
              kompensasi yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB).

              "Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis
              lain," jelas Sekjen Anwar.

              Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan, Giant menutup usaha
              semata-mata dikarenakan faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha Giant juga
              terdampak pandemi Covid-19.

              Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan mengalami PHK. "Bahwa penutupan Giant
              Hypermarket  merupakan  keputusan  bisnis  sebagai  akibat  pandemi  Covid-19  dan  persaingan
              usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain," katanya.

              Dirjen Putri pun mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu mendialogkan
              permasalahan ini secara bipartite dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat.

              "Concern kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan
              perundang-undangan. Ini harus kita kawal," ujarnya. [hhw].




























                                                           147
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153