Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JUNI 2021
P. 164

KEMNAKER PASTIKAN AKAN KAWAL RENCANA PHK KARYAWAN GIANT

              Sekretaris  Jenderal  (Sekjen)  Kementerian  Ketenagakerjaan  (  Kemnaker  ),  Anwar  Sanusi,
              mengatakan, pihaknya memastikan akan terus mengawal proses rencana Pemutusan Hubungan
              Kerja  (PHK)  karyawan  Giant.  Ia  akan  mengawal,  karyawan  Giant  mendapatkan  hak-haknya
              sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

              "Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial di Giant. Kita akan terus kawal, guna
              memastikan  para  pekerja  mendapatkan  hak-haknya  sesuai ketentuan  perundang-undangan,"
              katanya, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (6/4//2021).

              Anwar  mengatakan,  telah  memanggil  pihak  manajemen  dan  pekerja  Giant.  Menurutnya,
              perusahaan  sudah  memberikan  hak-hak  pekerja  sesuai  aturan  perundang-undangan  yang
              berlaku.

              Ia  menambahkan,  manajemen  juga  sudah  melakukan  sosialisasi  kepada  para  pekerja  dan
              berkomunikasi  dengan  serikat  pekerja,  terkait  kebijakan  penutupan  gerai  Giant,  serta
              kompensasi yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB).

              "Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis
              lain," jelas Anwar.

              Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan, Giant
              menutup usaha, semata-mata karena faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha
              Giant juga terdampak pandemi Covid-19.

              Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan mengalami PHK.

              "Bahwa penutupan Giant Hypermarket merupakan keputusan bisnis, sebagai akibat pandemi
              Covid-19 dan persaingan usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand
              lain," katanya.

              Putri  pun  mengapresiasi  pihak  manajemen  dan  pekerja/buruh  yang  mampu  mendialogkan
              permasalah ini secara bipartite, dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat.

              "Concern kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan
              perundang-undangan. Ini harus kita kawal," ujarnya.






















                                                           163
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169