Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JUNI 2021
P. 212
Pps Kepala Kantor BP Jamsostek Cabang Jakarta Slipi Adie MS mengatakan pemerintah sudah
menerbitkan aturan tentang penyelenggaraan program JKP bagi pekerja/buruh yang menjadi
korban PHK.
“Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK dalam
bentuk uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja melalui program JKP yang
diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” kata Adie MS.
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Aturan ini merupakan turunan dari
Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Adie menjelaskan bahwa manfaat JKP akan diberikan dalam tiga bentuk. Mulai dari uang tunai
paling banyak enam bulan, yang diberikan setiap bulan. Uang tunai yang diberikan itu terbagi
atas 45% dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25% untuk tiga bulan berikutnya.
Pekerja/buruh harus memastikan agar upah yang dilaporkan ke BP Jamsostek oleh
pengusaha/pemberi kerja adalah sesuai dengan kenyataan yang diterima. Bila upah yang
diterima tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga ada kekurangan pembayaran manfaat
uang tunai, maka pengusaha wajib membayar kekurangan manfaat uang tunai tersebut.
Peserta JKP juga mendapat manfaat dalam bentuk akses informasi pasar kerja berupa informasi
dan bimbingan jabatan oleh petugas antarkerja melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
“Informasi pasar kerja itu berupa lowongan, sedangkan bimbingan dalam bentuk asesmen atau
konseling karir,” kata Adie MS.
Manfaat lain, kata Adie MS, berupa pelatihan kerja. Manfaat ini diberikan secara online maupun
offline melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan yang sudah
terverifikasi oleh sistem informasi ketenagakerjaan.
Manfaat itu, kata Adie, bisa diambil bila peserta sudah menyelesaikan iuran paling sedikit 12
bulan dalam 24 bulan di mana iuran 6 dibayar berturut-turut, sebelum terjadi PHK. “Manfaat JKP
tak bisa diterima pekerja/buruh bila yang bersangkutan mengundurkan diri sendiri, cacat total
tetap, pensiun, hingga meninggal dunia,” ujarnya.
Peserta yang hendak mengajukan pencairan manfaat, kata Adie, harus membawa bukti
diterimanya PHK oleh pekerja/buruh, tanda terima lapor PHK dari dinas ketenagakerjaan
kabupaten/kota, atau perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke pengadilan hubungan
industrial, akta bukti pendaftaran perjanjian bersama, hingga petikan putusan pengadilan.
Sementara, kepesertaan para pekerja/buruh dalam program JKP ini terdiri dari yang sudah
diikutsertakan maupun yang baru didaftarkan. “Syaratnya, pekerja/buruh merupakan warga
negara Indonesia (WNI), belum mencapai 54 tahun saat mendaftar, dan punya hubungan kerja
dengan pengusaha,” kata Adie MS.
Syarat tambahannya, pekerja/buruh pada usaha besar dan menengah juga harus mengikuti
program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan. Sementara pekerja/buruh di
usaha mikro dan kecil sekurang-kurangnya ikut program JKN, JKK, JHT, dan JKM.
211
