Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JUNI 2021

Selain Mahendra, kepala negara juga menunjuk tiga orang lainnya untuk membantu tugas ketua
sebagai wakil, yaitu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Ekonom Senior Chatib Basri, dan
Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede. Lalu,
turut menunjuk Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta sebagai Sekretaris
Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja.

Lantas apa saja tugas satgas ini? Menurut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2021
tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, ada beberapa tugas satgas.

Pertama, mensinergikan substansi sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Kedua, menentukan strategi sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya dalam
media informasi yang dimiliki kementerian/lembaga/otoritas/pemerintah daerah
provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, mengkonsolidasikan kegiatan sosialisasi UU Cipta Kerja dan
peraturan pelaksanaannya.

Selain itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja juga bertugas untuk menunjuk
penanggung jawab pelaksanaan sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya pada
forum-forum yang berkaitan dengan investasi di dalam negeri dan luar negeri. Mereka juga
berhak untuk merekomendasikan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut.

"Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Undang-Undang Cipta Kerja,
Sekretariat Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, dan kelompok kerja dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Kementerian Sekretariat Negara," tulis
Pasal 11.

Sementara dari sisi wewenang, mereka bisa mengkonsolidasikan rencana program sosialisasi UU
Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, memberikan arahan kepada
kementerian/lembaga/otoritas/pemerintah daerah dalam pelaksanaan sosialisasi UU Cipta Kerja
dan peraturan pelaksanaannya, dan memantau pelaksanaan sosialisasi UU Cipta Kerja dan
peraturan pelaksanaannya secara langsung maupun melalui laporan.

Satgas juga berwenang untuk melakukan koordinasi untuk mendapatkan data dan informasi
yang terkait dengan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya dan mendapatkan salinan
laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UU Cipta Kerja dan peraturan
pelaksanaannya.

"Dalam rangka sinergi sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
peraturan pelaksanaannya, menteri/kepala otoritas/gubernur/bupati/wali kota wajib mendukung
pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas Undang-Undang Cipta Kerja," bunyi Pasal 6 Keppres
tersebut.

228