Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JUNI 2021

JABAR - KEMANKER TEKEN MOU SOAL UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
KETENAGAKERJAAN, INI PENTINGNYA

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menandatangani nota
kesepahaman (MoU) antara Pemda Provinsi Jabar dan Kementerian Ketenagakerjaan tentang
Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilita s Bidang Ketenagakerjaan.

Penandatanganan yang berlangsung di Vue Palace Hotel, Kota Bandung, Kamis (3/6/2021),
tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Setiawan menilai penting unit layanan disabilitas. Sebab, fungsi unit layanan tersebut meliputi
pendampingan kepada peserta didik, pengembangan program kompensatorik, penyediaan
media pembelajaran dan alat bantu, layanan deteksi dini dan intervensi dini, dan penyediaan
layanan konsultasi.

"Implementasi untuk unit pelayanan disabilitas ini menjadi penting menurut hemat kami," kata
Setiawan dalam kesempatan tersebut.

Hingga Februari 2021, jumlah penyandang disabilitas di Jabar mencapai 23.556 orang. Dari
jumlah tersebut, hanya 1.478 penyandang disabilitas yang bekerja, atau 6,27 persennya.

Menurut Setiawan, hal itu diakibatkan kurangnya fasilitas yang dapat mendukung kinerja
penyandang disabilitas, bukan akibat kurangnya kemampuan atau skill.

"Kalau yang kami pahami, sebetulnya teman-teman disabilitas juga banyak yang mempunyai
kemampuan. Tetapi yang harus dibantu oleh kita semua adalah terkait dengan fasilitasnya yang
memang bisa mendukung mereka untuk bisa bekerja dengan semestinya," ucapnya.

Setiawan menuturkan, pihaknya sudah menyerap aspirasi dan berdiskusi dengan asosiasi-
asosiasi penyandang disabilitas.

Dalam diskusi tersebut, asosiasi penyandang disabilitas berharap dapat mengisi seluruh formasi
pekerjaan. Namun, terhambat fasilitas yang dapat mendukung kinerja penyandang disabilitas.

"Saya mempunyai pengalaman ketika kita menindaklanjuti Peraturan Pemerintah terkait dengan
1-2 persen jumlah formasi harus kita alokasikan untuk penyandang disabilitas. Dan kami banyak
berdialog dengan asosiasi disabilitas. Salah satunya adalah, sebetulnya, mereka menginginkan
semua teman-teman disabilitas bisa mengisi seluruh formasi (pekerjaan)," katanya.

Oleh karena itu, Setiawan berharap dengan adanya MoU dan unit layanan disabilitas, dapat
menjawab kesulitan para penyandang disabilitas supaya terserap ke dalam peluang kerja yang
lebih luas.

.

232