Page 312 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JUNI 2021

Dihadapan para kepala daerah dan pejabat Sulsel itu, La Nyalla mengatakan, Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sudah mengatur semua termasuk bagaimana keleluasaan
desa menjadi desa mandiri.

"Undang-undang ini memberikan keleluasaan kepada desa untuk menjadi desa mandiri.
Pemerintah memiliki tanggung jawab mendorong kemandirian itu lewat 5 program melalui
Kementerian Dalam Negeri," tutur-nya.

Ke-5 program tersebut adalah Pengembangan kapasitas aparatur desa, Manajemen pemerintah
desa, Perencanaan pembangunan desa Pengelolaan keuangan desa, dan Penyusunan Peraturan
Desa.

"Akan tetapi, itu baru menjawab kemandirian desa. Belum menjawab tentang kedaulatan desa.
Karena, hakikat kedaulatan adalah penguasaan atau keterlibatan ketika berurusan dengan pihak
luar," ujarnya.

Dalam konteks ekonomi, kedaulatan desa terjadi ketika desa berurusan dengan investasi atas
Sumber Daya Alam yang ada di desa tersebut

"Ukuran kedaulatan itu sebenarnya sederhana. Yaitu, siapa yang diuntungkan, kita atau mereka.
Kemudian, apakah desa mendapat manfaat yang sepadan, apakah SDM di desa tersebut terlibat
aktif dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut," papar-nya.

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, keterlibatan desa terhadap pengelolaan SDA bukanlah
masalah hambatan terhadap investasi.

"Ini namanya kedaulatan hakiki. Itulah mengapa di Tiongkok, jika investor membuka pabrik di
sate, pemerintah memberi tolok ukur jumlah pekerja lokal yang harus direkrut sesuai dengan
luasan pabrik yang dibangun. Meskipun pabrik itu sudah menggunakan mesin dan otomasi.
Tetap terkena aturan kuota luas lahan dengan jumlah tenaga kerja lokal. Ini hanya satu contoh
dari kedaulatan," tutur-nya.Hal yang tidak kalah penting, menurut La Nyalla, adalah keadilan.
Dia menjelaskan, para pendiri bangsa sudah membuat karya fenomenal melalui Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1,2, dan 3. ani

311