Page 309 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JUNI 2021
P. 309

Pemerintah daerah pun didorong agar membantu pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan
              ekonomi  menuju  positif  tersebut.  Untuk  itu,  APBN  dan  APBD  sebagai  instrumen  belanja
              pemerintah perlu didorong agar realisasinya lebih cepat dan dirasakan langsung manfaatnya
              oleh masyarakat.

              Menurut Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Moch Adrian. APBD pada
              2021 mencapai Rp 1.199,36 triliun. Hingga saat ini, realisasi APBD baru 21,98%.

              "Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga
              berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita taigetkan tujuh persen pada
              kuartal II tahun ini." terang Moch Adrian dalam Dialog Produktif bertema "Akselerasi PEN Dorong
              Pembangunan" yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID JKP. Rabu (2/6).

              Menurut Adrian. pemerintah daerah didorong agar fokus membelan jakan APBD pada hal-hal
              yang  bersifat  produktif.  "Belanja-belanja  yang  bersifat  program  padat  kaiy  a  sehingga
              berdampak  pada  penurunan  pengangguran  akibat  pandemi  Covid-19.  Kemendagri  telah
              memberikan  rambu-rambu  dalam  bentuk  12  kebi  jakan  yang  prinsipnya  memberikan  arahan
              kepada pemda dalam mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD.'ujarnya


              Laksanakan Pembangunan

              Staf  Ahli  Bidang  Teknologi  Industri  dan  Lingkungan  Menteri  PUPR.  Endra  S  Atmawidjaja
              menuturkan, Kementerian PUPR yang juga salah satu u jung tombak dalam proses pemulihan
              ekonomi nasional melalui pembangunan inftastuktur. juga terus melaksanakan pembangunan
              selama masa pandemi.


              "Karena  dengan  pembangunan  infrastruktur  akan  menciptakan  lapangan  kerja  Industri  di
              sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung." jelas Endra

              Berkaitan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kementerian PUPR fokus pada
              lima program prioritas nasional selama pandemi. Salah satunya adalah program padat karya
              tunai senilai Rp23,24 triliun. Ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai di pelosok
              pedesaan melalui 20 kegiatan seperti reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan,
              dan lain-lain.

              "Realisasinya sudah mencapai 40% yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja"
              terang Endra

              Adapun  empat  fokus  pembangunan  lainny  a  adalah  pembangunan  sarana  dan  prasarana
              pariwisata dengan alokasi sebesar Rp 3.8 triliun. Lalu pembangunan proyek ketahanan pangan
              Rp  34,3  triliun,  pembangunan  infrastruktur  sektor  Infonnasi.  komunikasi  dan  teknotogi
              Rp420miliar. dan pembangunan kawasan industri Rp 9.83 triliun, (ned-46)












                                                           308
   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314