Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JUNI 2021
P. 68

"Kita dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia industri
              untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi
              para lulusannya," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan pers Biro Humas
              Kemnaker  di  Jakarta  pada  Minggu  (06/06)  Menaker  Ida  mengatakan  dengan  dilakukannya
              sinergi,  maka  dapat  dipastikan  nantinya  peserta  lulusan  pelatihan  yang  telah  sesuai  dengan
              kebutuhan industri dan lebih mudah terserap. Pada akhirnya, program pelatihan vokasi akan
              mengurangi biaya pelatihan/training dan investasi SDM bagi industri, sehingga tercipta simbiosis
              mutualisme antara BLK dan industri.
              Adapun bentuk sinergi dan kolaborasi yang dapat dilakukan, katanya, di antaranya mengenai
              informasi  pasar  kerja;  pengembangan  kurikulum  dan  pengajaran;  pengembangan  standar
              kompetensi kerja dan kualifikasi nasional; sertifikasi kompetensi; On the Job Training (OJT);
              peningkatan keterampilan wirausaha; pengembangan training center di industri; dan bahkan
              menjadi co-manage lembaga pelatihan.

              Ia  mengemukakan,  dalam  upaya  memperkuat  pelatihan  vokasi  sebagai  program  unggulan
              peningkatan kualitas SDM Indonesia, Kemnaker menjadikan program transformasi BLK sebagai
              salah satu lompatan besar yang dilaksanakan pada saat ini. Sementara arah kebijakan program
              ini  adalah  mengubah  secara  total  BLK  sebagai  Balai  Pelatihan  Vokasi  yang  menjadi  pusat
              pengembangan  kompetensi  dan  produktivitas  tenaga  kerja  yang  berdaya  saing  di  tingkat
              nasional dan internasional.

              Sebagai contoh, Kemnaker membangun BLK komunitas di sekitar lokasi Danau Toba sebagai
              dukungan  penyediaan  SDM  pekerja  pariwisata  untuk  memajukan  pariwisata  Danau  Toba.
              Keberadaan BLK Komunitas ini harus disinergikan dengan dunia industry pariwisata di sekitarnya.

              Menaker Ida menyebut sejumlah pihak yang penting dijadikan mitra dengan BLK Komunitas
              bidang pariwisata, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi tour
              guide. Hal itu guna mengetahui standar pelayanan yang baik terhadap konsumen atau turis.

              "Tarolah BLK Komunitas yang ada di Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang
              ada di Parapat, dia tidak tau bagaimana sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel
              yang benar. Begitu juga kalau tidak gandeng asosiasi tour gudie, bagaimana BLK Komunitas tour
              guide  ini  bisa  melatih  anak-anak  kita  di  situ  tentang  bagaimana  sejarahnya,  bagaimana
              meletusnya gunung itu," terangnya.

              Menaker Ida mengatakan, Danau Toba sebagai salah satu wisata super prioritas yang menjadi
              fokus  pembangunan  bagi  pemerintah  memiliki  keunikan  tersendiri  karena  terdapat  wisata
              gunung dan air.

              "Jadi kita berharap banyak dari Danau Toba ini sangat berharap BLK Komunitas dapat berperan
              secara maksimal dalam menciptakan SDM yang berkompeten.

              Sejak tahun 2017 jumlah BLK Komunitas yang telah berdiri adalah sebanyak 2.127 (dua ribu
              seratus  dua  puluh  tujuh)  lembaga  yang  tersebar  di  lembaga  keagamaan  seperti  pondok
              pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang
              tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

              Seperti diketahui, akhir pekan lalu, Kemnaker acara Sosialisasi Program BLK Komunitas Bidang
              Pariwisata Danau Toba di BBPLK Medan, Sumatera Utara, Turut hadir pada sosialisasi program
              BLK Komunutas bidang Pariwisata Danau Toba ini, yakni Pakar P3MI, Reyna Usman dan Anggota
              DPRD Sumatera Utara, Leso Mena.





                                                           67
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73