Page 120 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 120
Judul Kemnaker Dampingi DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik
Nama Media liputan6.com
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4674186/kemnaker-dampingi-
dpr-ri-dalam-kunjungan-kerja-spesifik
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2021-10-03 02:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjamin tidak ada pemotongan dana BSU yang
ditransfer ke pekerja/buruh. Hingga kini, Kemnaker terus berupaya memperluas cakupan
penerima Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara nasional di 34 Provinsi yang tersebar di
514 kota/kabupaten di Indonesia.
KEMNAKER DAMPINGI DPR RI DALAM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjamin tidak ada pemotongan dana BSU yang
ditransfer ke pekerja/buruh. Hingga kini, Kemnaker terus berupaya memperluas cakupan
penerima Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara nasional di 34 Provinsi yang tersebar di
514 kota/kabupaten di Indonesia.
"Terkait pembukaan rekening kolektif, ada yang menyebutkan dipotong untuk buka rekening.
Kami sudah berkomitmen dengan Himbara, tidak ada pemotongan," ujar Staf Ahli Menaker
Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan, Aris Wahyudi, saat mendampingi kunjungan kerja spesifik
(Kunspik) Komisi IX DPR RI ke kota Denpasar, Bali, Kamis (30/9/2021).
Menurut Aris Wahyudi, bagi pekerja/buruh penerima BSU yang belum mempunyai rekening Bank
Himbara akan dibukakan rekening secara kolektif (burekol), sehingga dana BSU sebesar Rp1 juta
yang diterima tidak boleh berkurang sedikitpun.
"Jika penerima belum punya rekening Bank Himbara, akan dibuatkan rekening di Bank Himbara
tanpa potongan sedikitpun," kata Aris Wahyudi.
Secara terpisah, Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, menegaskan bahwa
sesuai peraturan dan perundang-undangan, penyaluran BSU harus menggunakan Bank
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menghindari biaya administrasi. Hal tersebut
disampaikan Haiyani saat mendampingi kunspik Komisi IX DPR ke Cikarang, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat.
119
