Page 231 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 231
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Tenaga
Kerja Kementerian Tenaga Kerja, Surya Lukita Warman, di Makassar pada saat mendampingi
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (30/9/2021).
Sebagai informasi, data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 8.508.527
calon penerima. Kemudian setelah diverifikasi ditemukan 758.327 data pekerja yang duplikasi
bantuan sosial (bansos) atau telah menerima bantuan sosial lainnya". Ucapnya.
"Kebijakan ini diambil sesuai arahan dari Ibu Menteri Ida Fauziyah, bahwa prioritas penerima
BSU ini pekerja yang tidak menerima program lain. Maksudnya agar ada pemerataan penyaluran
berbagai bantuan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah," kata Surya.
Dari hasil pemadanan data tersebut, ternyata masih ada sisa anggaran sebesar Rp1,79 triliun.
Ini yang sedang diusulkan untuk diperluas, termasuk ke wilayah yang belum tersentuh.
Surya Lukita menambahkan, bagi daerah yang belum terjangkau bantuan subsidi upah (BSU),
agar pemerintah daerahnya segera berkirim surat dan berkoordinasi dengan kementerian terkait.
"Dalam waktu dekat ini, Kemnaker akan bersurat ke Menko Perekonomian agar disetujui,"
ujarnya.
Karenanya, Kemnaker berharap agar Pemprov. Sulawesi Selatan pun selain berkirim surat ke
pusat, juga harus mempersiapkan data calon penerima BSU dan sesuai dengan persyaratan yang
telah ditetapkan. Seperti standar upah yang maksimal hanya Rp3,5 juta.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena
menyayangkan Sulawesi Selatan tidak kebagian BSU. Padahal, di Sulsel juga beberapa
kabupaten dan kota juga menerapkan PPKM level 4. "Pertemuan ini akan kita tindak lanjut ke
pusat. Agar BSU ini juga bisa menjangkau di Sulsel," jelasnya.
Antusiasme juga disampaikan, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang akan
menindaklanjuti dengan segera mengirimkan surat ke kementerian terkait. Agar Sulsel juga bisa
diprioritaskan kebagian BSU.
Dalam kegiatan tersebut selain Tim Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI, jajaran Pemprov. Sulawesi
Selatan, dihadiri pula oleh Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, APINDO dan
perwakilan KSPI Sulawesi Selatan. Editor: Bidiono Penulis: Arpaso.
230
