Page 288 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 288
Menaker menyatakan bahwa UU Nomor 18 Tahun 2017 telah mengamanatkan peningkatan
kompetensi CPMI menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu,
sudah seharusnya Pemerintah mengupayakan agar CPMI memiliki kompetensi.
"Kami tengah meminta kepada Menko Perekonomian agar skema Kartu Prakerja dapat dipakai
untuk pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia," ucap Menaker dalam keterangannya.
Ida juga meminta kepada BP2MI agar segera memitigasi terhadap berbagai persoalan yang
menjadi hambatan dalam pelaksanaan penempatan CPMI. Utamanya penempatan ke Taiwan,
Hongkong, dan Korea.
"Ini harus dibuat mitigasi terkait proses penempatan yang akan kita lakukan, yaitu Hongkong,
Taiwan, dan Korea. Kita urai apa saja masalahnya," ucapnya.
Ia menyatakan bahwa Kemnaker terus mengadakan komunikasi, penjajakan, dan kerja sama
untuk dapat membuka peluang penempatan, seperti yang terbaru berkomunikasi dengan Dubes
Korea untuk Indonesia.
"Kemarin kami bertemu dengan Dubes Korea untuk Indonesia. Kami membahas soal CPMI. Jadi
kami terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait negara penempatan," ujarnya.
287
