Page 372 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 372
KEMNAKER GANDENG KEMENPAN-RB TINGKATKAN PERAN DAN FUNGSI
PENGANTAR KERJA
, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkolaborasi dengan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk meningkatkan
peran dan fungsi pejabat pengantar kerja.
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker
Suhartono menyampaikan pengantar kerja merupakan satu-satunya jabatan fungsional dalam
memberikan pelayanan antarkerja secara bertanggungjawab dan profesional.
Menurut Suhartono, semakin masifnya perkembangan bidang ketenagakerjaan, adanya
perubahan struktur organisasi dan bertambahnya peraturan baru menuntut adanya penyesuaian
terhadap penguatan peran fungsional pejabat pengantar kerja.
Olah karena itu, perlunya revisi Peraturan MenPAN-RB Nomor 5 tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya.
"Permenpan tersebut merupakan aturan dasar yang menjadi induk dari penyusunan kebijakan
bagi pengantar kerja," kata Suhartono saat membuka kegiatan Pengukuran Beban Kerja Jabatan
Fungsional Pengantar Kerja secara hybrid, Kamis (30/9).
Dirjen Suhartono mengungkapkan rasa bangganya atas upaya Direktorat Bina Pengantar Kerja
yang telah menyelesaikan revisi PermenPAN-RB ini dengan cepat agar proses pengukuran beban
kerja terhadap usulan kegiatan dapat dilaksanakan bersama dengan menggunakan aplikasi.
"Ini merupakan proses krusial untuk jadi dasar dari pemenuhan tugas pengantar kerja sesuai
dengan perhitungan beban kerja dan volume kerja serta waktu pelaksanaannya dalam
menentukan besaran angka kredit," jelasnya.
Suhartono mengharapkan setelah kegiatan tersebut ada tindak lanjut secara simultan dengan
menyusun rancangan revisi PermenPAN-RB yang baru sehingga dapat disahkan pada tahun ini.
"Para pengantar kerja bisa menjalankan tugasnya dengan lebih optimal dalam proses
penyusunan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan manajemen karirnya,
khususnya kelas jabatan dan juga standar kompetensi jabatan pengantar kerja yang belum ada,"
ujarnya.
Dia menjelaskan penyusunan substansi asistensi yang dilaksanakan 3,5 bulan ini bekerja sama
dengan tim dari bidang standarisasi jabatan SDM Aparatur KemenPAN-RB dan Bidang Kebijakan
Pembinaan Pengantar Kerja Direktorat Bina Pengantar Kerja di Ditjen Binapenta dan PKK, Ditjen
Binalavotas, Pusat Pasar Kerja serta BP2MI.
"Kegiatan ini agar dilakukan secara maksimal dengan mengikuti arahan tim Kemenpan RB serta
mengisi aplikasi pengukuran beban kerja sehingga diperoleh tujuan kegiatan yang komprehensif,
reliabel dan juga implementatif," ujar Suhartono.
Suhartono menambahkan Menaker Ida Fauziyah mengapresiasi kegiatan pengukuran beban
kerja ini sebagai jawaban atas kegundahan pengantar kerja yang selama ini merasakan kesulitan
dalam mencari angka kredit dan juga pengembangan karirnya.
(mrk/jpnn) Yuk, Simak Juga Video ini!.
371
