Page 4 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT).
Dalam pemberitaan Kontan.co.id sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial (PHI-Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro
Putri mengatakan, melalui merevisi Permenaker No 19 Tahun 2015, pegawai yang terkena PHK
tidak akan bisa lagi mencairkan atau kalim JHT BP Jamsostek.

"Pada hakikatnya, JHT adalah tabungan masa tua, jadi pemerintah akan kembalikan sesuai
fungsinya," ujar dia, Selasa (28/9) Namun, pegawai yang terkena PHK tetap akan mendapat
dana segar, yakni berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program JKP akan mulai berjalan
tahun 2022 mendatang.

Mengutip Permenaker No 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan
Kehilangan Pekerjaan, JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan Pelatihan Kerja.

Pemberi manfaat JKP berupa uang tunai bagi pegawai yang terkena PHK adalah BPJS
Ketenagakerjaan / BP Jamsostek. Sedangkan pemberian manfaat JKP berupa akses informasi
pasar kerja dan Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh Kemenaker.
Manfaat uang tunai dari JKP bagi pegawai yang terkena PHK diberikan setiap bulan paling banyak
6 bulan upah dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 45% dari upah untuk 3 bulan
pertama; dan b. sebesar 25% dari Upah untuk 3 bulan berikutnya.

Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai dari JKP bagi pegawai
yang terkena PHK merupakan upah terakhir pekerja/buruh yang dilaporkan pengusaha kepada
BPJS Ketenagakerjaan / BP Jamsostek dan tidak melebihi batas atas upah yang ditetap.

Batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 5 juta. Jika upah pekerja/buruh yang
terkena melebihi batas atas upah, maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran
manfaat uang tunai bagi korban PHK sebesar batas atas upah.

Selain terkena PHK, pekerja/buruh yang bisa mendapatkan JKP harus memenuhi syarat sebagai
berikut: Selain memenuhi syarat di atas, pekerja/buruh yang di-PHK bisa mendapatkan JKP
dengan cara sebagai berikut: Manfaat JKP ini bisa diajukan oleh pekerja/buruh yang di PHK
paling banyak 3 kali selama masa usia kerja dengan ketentuan:

a. manfaat JKP pertama, diajukan oleh pekerja/buruh yang di-PHK paling cepat setelah
terpenuhinya masa iur dan kepesertaan
b. manfaat JKP kedua, diajukan oleh pekerja/buruh yang di-PHK paling sedikit setelah
terpenuhinya masa iur selama 5 (lima) tahun sejak memperoleh manfaat JKP pertama.
c. manfaat JKP ketiga, diajukan oleh pekerja/buruh yang di-PHK paling sedikit setelah
terpenuhinya masa iur selama 5 (lima) tahun sejak memperoleh manfaat JKP kedua.

Demikian penganti JHT bagi pekerja yang terkena PHK. Manfaatkan dana tunai JKP dengan
sebaik mungkin untuk memulai usaha atau mendapatkan pekerjaan baru.

3