Page 8 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

"Kami tidak bisa sendiri menangani para sindikat penempatan ilegal. Untuk itu sinergi, kolaborasi,
dan koordinasi dalam hal penuntutan, pengawasan, serta penyidikan berdasarkan undang-
undang khususnya terkait sindikat penempatan ilegal PMI dan TPPO harus dilakukan," kata
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani melalui
keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (1/10).

Benny menuturkan BP2MI mengundang Jaksa Agung RI S.T. Burhanuddin sebagai narasumber
pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satgas Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal
PMI (PSPIPMI) yang akan dilaksanakan pada 5-9 Oktober 2021 mendatang.

Pada audiensi itu, Benny bertemu langsung Jaksa Agung untuk memperkuat kolaborasi dalam
melawan sindikat penempatan ilegal PMI.

Benny menyebutkan kejahatan terhadap PMI tidak hanya Undak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO), namun tindak pidana "extraordinary", karena kejahatan yang sistematis, terorganisir,
dan terencana melibatkan banyak aktor termasuk para oknum penguasa pada seluruh level.
"Ini membutuhkan penanganan yang luar biasa dan butuh pendekatan yang bersifat multidoors,
karena TPPO berkaitan dengan Tindak Pidana Korporasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU)," ujar Benny.

Berdasarkan data, BP2MI telah melakukan 17 kali penggerebekan dan berhasil menyelamatkan
679 calon PMI dari upaya penempatan ilegal sejak Mei 2020 hingga April 2021.

Namun, Benny mengaku BP2MI memiliki keterbatasan kewenangan dan sumber daya untuk
menangani hingga tuntas terhadap para oknum pelaku penempatan ilegal PMI.

"Kolaborasi dan koordinasi dalam hal penuntutan, pengawasan, serta penyidikan terhadap tindak
pidana tertentu berdasarkan undang-undang khususnya terkait sindikat penempatan ilegal PMI
dan TPPO," kata Benny lagi.

Benny berharap keterlibatan Kejagung merupakan awal yang sangat baik, karena berkaitan
dengan penegakan hukum terkait penempatan ilegal melalui penandatanganan memorandum of
understanding (MoU).

Jaksa Agung ST Burhanuddin mendukung kolaborasi serta koordinasi terkait sindikat
penempatan ilegal PMI dan TPPO bersama BP2MI.

Burhanuddin menyambut baik MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada bidang pidana umum,
perdata dan tata usaha negara (datun), intelijen, dan pendidikan melalui Badan Pendidikan dan
Pelatihan Kejaksaan RI.

Hadir pada audiensi itu, antara lain Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi, Jaksa Agung
Muda Pidana Umum Fadil Zumhana, Jaksa Agung Muda Perdata danTata Usaha Negara Feri
Wibisono, Jaksa Agung Muda Intelijen yang diwakili oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen,
dan Jaksa Agung Muda Pembinaan yang diwakili oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Sedangkan, Kepala BP2MI didampingi oleh Wakil Ketua Satgas Mas Achmad Santosa, Tim Pakar
Satgas Yunus Husein, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah
Irjen Pol Achmad Kardko, serta Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika A
Gatot Hermawan. Oant

7