Page 40 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

PHK dan mengundurkan diri dapat mengajukan klaim manfaat JHT satu bulan setelah terkena
PHK atau mengundurkan diri.
Menurut dia, JHT yang dapat diklaim sebelum masa pensiun bisa menambah kebutuhan dana
yang mesti dibayar BP Jamsostek. Apalagi, dengan resmi berlakunya program JKP pada Februari
2022 mendatang, yang juga akan memberikan manfaat uang tunai bagi pekerja yang mengalami
PHK.

Data BP Jamsostek, pada Desember 2020 kasus klaim JHT tercatat 1,69 juta dengan nominal
klaim Rp 21,12 triliun. Pada Agustus 2021, nominal klaim JHT lebih tinggi, yaitu Rp 22,58 triliun
dengan total jumlah kasus klaim 1,49 juta.

Dua alasan utama pekerja mencairkan tabungan JHT adalah akibat resign dan terkena PHK. Pada
2020 ada 1.712.000 kasus klaim JHT akibat mengundurkan diri. Pada 2021, jumlahnya 788.000
kasus. Sementara untuk kasus klaim JHT akibat PHK, pada 2020 jumlahnya mencapai 675.000
kasus dan pada 2021 587.000 kasus.
Pada periode yang sama, klaim JHT akibat pensiun, cacat total tetap, dan meninggal dunia jauh
lebih sedikit.

Untuk itu, pemerintah berencana merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran JHT. "Kita kembalikan JHT
pada filosofi awalnya sebagai tabungan di masa tua," kata Putri.

Direktur Pelayanan BP Jamsostek Roswita Nilakurnia mengatakan, selama pandemi klaim JHT
paling banyak berasal dari peserta yang masih di bawah usia 30 tahun dan masih berusia
produktif. "Tahun 2020, misalnya, klaim JHT didominasi pekerja dengan masa kepesertaan di BP
Jamsostek sekitar 1-3 tahun," katanya.

Menurut Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo, ada dua alasan yang melatar
belakangi perlunya klaim JHT dikembalikan ke fungsi awalnya. Pertama, peningkatan klaim JHT
yang tinggi dapat mengurangi total tabungan pekerja. Kedua, bagi BP Jamsostek selaku
penyelenggara jamsostek, instrumen investasi menjadi terbatas akibat dana kelolaan dari iuran
peserta sifatnya menjadi jangka pendek.

"Maka, isu strategis dari JHT ini adalah dikembalikan ke skema awal sebagai tabungan saat hari
tua. Karena kita melihat, sekarang yang mengklaim JHT itu usianya masih muda-muda, di bawah
30 tahun," katanya.

Bantalan sosial

Direktur Eksekutif Trade Union Rights Centre Andriko Otang mengingatkan pemerintah agar tidak
terburu-buru menutup pintu klaim JHT. Di tengah krisis saat ini, pekerja membutuhkan bantalan
sosial ketika kehilangan sumber nafkah. Pencairan tabungan JHT selama ini dapat membantu
pekerja bertransisi dari status menganggur hingga kembali bekerja.

Menurut dia, syarat-syarat akses JKP yang kaku dan terbatas di regulasi membuatnya tidak bisa
dinikmati secara inklusif oleh semua pekerja. JKP hanya melindungi pekerja formal dengan masa
kepesertaan tertentu yang mengalami PHK. JKP tidak bisa diakses peserta lain, seperti pekerja
informal, pekerja yang mengundurkan diri, serta mengalami cacat total.

Di sisi lain, manfaat uang tunai JKP sebesar 45 persen dari upah selama tiga bulan pertama dan
25 persen dari upah selama tiga bulan terakhir bisa jadi tidak sebesar manfaat yang didapat
pekerja dari pencairan tabungan JHT.

39