Page 37 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

Dinar Titus Jogaswitani, Direktur Pengupahan Kemen-terian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyatakan, pemerintah akan memulai pembahasan penetapan upah minimum 2022 dalam
waktu dekat.

Kemnaker akan membahas penetapan upah ini bersama pengusaha, serikat pekerja mengacu
pada data Badan Pusat Stat istik (BPS) tentang kebutuhan hidup layak. Adapun, formulasi
penetapan upah minimum berdasarkan variabel yang ada dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36/2021 tentang Pengupahan yang menggambarkan kondisi riil setiap provinsi dan
kabupaten/kota.

"Minggu depan kami akan membahas (upah minimum) secara internal dan dengan pihak terkait,"
ujar Dinar saat dihubungi KONTAN, Minggu (3/10).

Variabel di PP 36/2021 antara lain, pertumbuhan ekonomi atau inflasi, paritas daya beli, tingkat
penyerapan tenaga kerja dan median upah. Data data tersebut nantinya dikeluarkan oleh BPS.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Adi Mahfudz Wuhadji mengatakan,
pihaknya telah memberikan pemahaman terbaru mengenai peraturan upah minimum di
Lembaga Kerja Sama tripartit nasional.

"Kami tidak bisa mengacu selain di luar regulasi, misalnya survei pasar sendiri dan menjadikan
asumsi, ini malah akan memperkeruh suasana," katanya Minggu (3/10).

Di beberapa wilayah pertumbuhan nilai atau kenaikan upah minimum terlalu cepat. Untuk itu,
adanya pengaturan upah minimum melalui PP 36/2021 dapat mengakomodasi kondisi riil setiap
wilayah.

"Makanya median upah jadi sangat tinggi dan juga terjadi kesenjangan upah minimum antar
wilayah," jelas Adi.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan,
serikat buruh pada dasarnya memahami kondisi ketenagakerjaan yang terjadi akibat pandemi
Covid-19. Pihaknya juga menunggu rilis data terbaru dari BPS mengenai variabel yang akan
menjadi acuan dalam formulasi penetapan upah minimum berdasarkan PP No 36/2021.

Meski begitu, Ia meminta pemerintah untuk menyamaratakan kenaikan upah minimum. Ia
menyadari pada industri tertentu masih mengalami kondisi yang sulit akibat pandemi seperti
pariwisata, hiburan. Tapi sektor pertambangan, perkebunan dan kesehatan semestinya ada
kenaikan upah minimum.

Timboel Siregar dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia berharap upah tahun depan masih
ada kenaikan sekitar 7%-10% dibandingkan dengan tahun ini.

36