Page 32 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 32
Judul Batas Upah Minimum Tahun 2022 Mulai DIbahas
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://insight.kontan.co.id/news/batas-upah-minimum-tahun-2022-
mulai-dibahas
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-10-04 05:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Pengusaha dan serikat pekerja akan kembali saling berhadapan dalam penetapan upah minimum
tahun 2022. Kedua pihak diprediksikan memperjuangkan kepentingan masing-masing seperti
tahun-tahun sebelumnya. Dinar Titus Jogaswitani, Direktur Pengupahan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan, pemerintah akan memulai pembahasan penetapan
upah minimum 2022 dalam waktu dekat.
BATAS UPAH MINIMUM TAHUN 2022 MULAI DIBAHAS
Pengusaha dan serikat pekerja akan kembali saling berhadapan dalam penetapan upah minimum
tahun 2022. Kedua pihak diprediksikan memperjuangkan kepentingan masing-masing seperti
tahun-tahun sebelumnya.
Dinar Titus Jogaswitani, Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyatakan, pemerintah akan memulai pembahasan penetapan upah minimum 2022 dalam
waktu dekat.
Kemnaker akan membahas penetapan upah ini bersama pengusaha, serikat pekerja mengacu
pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kebutuhan hidup layak. Adapun, formulasi
penetapan upah minimum berdasarkan variabel yang ada dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36/2021 tentang Pengupahan yang menggambarkan kondisi riil setiap provinsi dan
kabupaten/kota. "Minggu depan kami akan membahas (upah minimum) secara internal dan
dengan pihak terkait," ujar Dinar saat dihubungi KONTAN, Minggu (3/10).
Variabel di PP 36/2021 antara lain, pertumbuhan ekonomi atau inflasi, paritas daya beli, tingkat
penyerapan tenaga kerja dan median upah. Data data tersebut nantinya dikeluarkan oleh BPS.
Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Adi Mahfudz Wuhadji mengatakan,
pihaknya telah memberikan pemahaman terbaru mengenai peraturan upah minimum di
Lembaga Kerja Sama tripartit nasional. "Kami tidak bisa mengacu selain di luar regulasi, misalnya
31