Page 34 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 34
Judul Menunggu Data Upah BPS
Nama Media Kontan
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg15
Jurnalis vendy yhulia susanto
Tanggal 2021-10-04 05:03:00
Ukuran 114x123mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 14.535.000
News Value Rp 43.605.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, pada UU Cipta
Kerja dan PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, penentuan upah minimum (UM) tahun depan
sangat diatur ketat oleh rumus-rumus, dengan beberapa variabel. Belum lagi ketika harus
menentukan UM Kabupaten/Kota (UMK) baru, yang sebelumnya tidak memiliki UMK, rumusnya
sangat ruwet dengan variabel yang lebih banyak.
MENUNGGU DATA UPAH BPS
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, pada UU Cipta
Kerja dan PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, penentuan upah minimum (UM) tahun depan
sangat diatur ketat oleh rumus-rumus, dengan beberapa variabel. Belum lagi ketika harus
menentukan UM Kabupaten/Kota (UMK) baru, yang sebelumnya tidak memiliki UMK, rumusnya
sangat ruwet dengan variabel yang lebih banyak.
Timboel menilai, dengan rumus-rumus tersebut tidak dibuka mang negosiasi di antara dewan
pengupahan untuk menentukan UM baru, atau menentukan apakah sebuah kabupaten/kota bisa
memiliki UM untuk pertama kalinya. Dewan Pengupahan hanya menghitung dan
merekomendasikan nilai UM bani. Berdasarkan PP 36/2021, penentuan kenaikan UM Propinsi
(UMP) dan UMK, dibutuhkan data konsumsi rata-rata perkapita, rata-rata banyaknya anggota
rumah tangga.
Suara pembaca
33
