Page 81 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

Meski rasio kebekerjaan itu masih terbilang rendah, dibanding total tenaga kerja yang bekerja
sebesar 543.152 orang, namun berbagai bidang bisnis usaha telah menunjukkan praktik-praktik
baik dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Untuk lebih meningkatkan lagi, Kementerian
Ketenagakerjaan pun memacu penambahan jumlahnya melalui percepatan penyelenggaraan
Unit Layanan Disabilitas (ULD).

"Adanya ULD akan semakin membuktikan bahwa tenaga kerja penyandang disabilitas bukan
hanya memiliki hak. Namun, mereka juga berperan sebagai sumber daya manusia (SDM) yang
mampu bekerja dengan etos kerja sangat baik dan produktif," ungkap Sekretaris Jenderal
(Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi.

Kemnaker sendiri terus menggencarkan imbauan kepada seluruh pelaku usaha agar memberi
akses kesempatan kerja seluas mungkin bagi para penyandang disabilitas. Langkah ini penting
demi mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif di Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono menyatakan, isu disabilitas senantiasa hadir sejalan
dengan isu kesetaraan, inklusi, dan non-diskriminasi yang memiliki keterkaitan dalam semua sisi,
termasuk bidang ketenagakerjaan.

"Secara asasi, kita memerlukan hubungan ketenagakerjaan yang menghormati keberagaman,
kemampuan, dan potensi setiap individu di lingkungan kerja yang mampu mewadahi berbagai
perbedaan latar belakang termasuk kondisi disabilitas," Kata Suhartono.

Isu disabilitas sendiri, lanjut Suhartono, merupakan isu lintas sektor. Penanganannya
memerlukan keterlibatan dan kerja kolaboratif seluruh pemangku kebijakan. Maka dalam
percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan Tahun 2021,
Kementerian Ketenagakerjaan bekerja bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas sudah diamanatkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2). Ragulasi itu mewajibkan Pemerintah,
Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2% Penyandang Disabilitas
dan mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas
dari jumlah pegawai atau pekerja.

80