Page 83 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

Pemerintah memang sudah ‘menjanjikan’ BSU Kemnaker , sering disebut bantuan langsung tunai
(BLT) pekerja dan buruh, diperluas serta Kartu Prakerja gelombang 22 diluncurkan pada akhir
Oktober 2021.

Namun, sampai awal Oktober belum ada keterangan resmi tentang pembukaan pendaftaran dua
bantuan tersebut.

Kuota untuk Kartu Prakerja gelombang 22 akan diambil dari kepesertaan yang dicabut selama
gelombang-gelombang sebelumnya. Sementara itu, BSU Kemnaker atau BLT Pekerjaa memang
akan diperluas penerimanya termasuk ada tambahan dana.

Berikut ini informasi lengkap tentang BSU Kemnaker atau BLT pekerja dan buruh yang
menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan serta pembukaan Kartu Prakerja gelombang 22: BSU
KEMNAKER DIPERLUAS Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
untuk memperluas daerah penerima bantuan subsidi upah (BSU), kerap disebut bantuan
langsung tunai (BLT) pekerja dan buruh tahun 2021.
Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi IX dengan Dirjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker , Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR, Selasa 28 September 2021.

Ikut pula dalam rapat dengar pendapat itu Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan,
Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Pengurus
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta,
Selasa (28/9/2021).

Sejalan dengan desakan Komisi IX tersebut, Kemnaker sudah mengusulkan perluasan daerah
penerima BSU 2021, kerap disebut dengan bantuan langsung tunai (BLT) untuk pekerja dan
buruh.

Pasalnya, program BSU atau BLT pekerja 2021 yang ditargetkan selesai akhir Oktober
diperkirakan baru menyerap Rp6,9 triliun dari pagu anggaran senilai Rp8,7 triliun atau tersisa
Rp1,7 triliun.

Informasi peluang penerima BSU atau BLT pekerja dan buruh 2021 diperluas atau ditambah
disampaikan oleh Dirjen PHI Jamsos Kemnaker , Indah Anggoro Putri dalam rapat dengar
pendapat dengan Komisi IX DPR.

"Kami memohon ke KPCPEN (Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional)
dan Wakil Menteri Keuangan mengajukan usulan perluasan penerima manfaat BSU ," kata Indah
seperti dilansir media massa nasional.

Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Tenaga (Jamsos), saat
ini daerah penerima BSU atau BLT pekerja dan buruh hanya mengacu pada Instruksi Mendagri.

Namun, katanya, dalam rapat dengan KPCPEN sudah usulkan diperluas secara nasional. Rencana
tersebut masih menunggu persetujuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua
KPCPEN.

Dari cakupan wilayah sesuai anjuran Inmendagri Nomor 22 dan Nomor 23 serta Permenaker
Nomor 14/2021, cakupan wilayah penerima BSU hanya 28 provinsi dan 158 kabupaten/kota
dengan estimasi jumlah penerima 6,9 juta orang.

82