Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 127

DUKUNG LABUAN BAJO JADI DPSP, PEMERINTAH TINGKATKAN KOMPETENSI SDM
              DI BIDANG PARIWISATA
              -  Pemerintah  saat  ini  tengah  menggenjot  pembangunan  infrastruktur  di  Labuan  Bajo  demi
              mendorong kesiapannya sebagai destinasi pariwisata super prioritas (DPSP).

              Namun,  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  mengatakan,  pembangunan
              infrastruktur saja tidak cukup.

              Kompetensi  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  bergerak  di  bidang  pariwisata  pun  perlu
              ditingkatkan.

              Ia  menyampaikan  hal  tersebut  dalam  pertemuan  dengan  Persatuan  Hotel  dan  Restoran
              Indonesia (PHRI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) "Infrastruktur di Labuan
              Bajo sudah didorong habis-habisan. Apabila tidak mendapat dukungan dari SDM yang unggul,
              pada akhirnya infratsruktur tersebut tidak akan memberi dampak pada masyarakat setempat,"
              ujar Menaker dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (15/11/2020).

              Upaya  peningkatan  kompetensi  dilakukan  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  melalui
              Unit  Pelaksana  Teknis  Pusat  (UPTP)  Lombok  Timur  yang  berkonsentrasi  pada  kejuruan
              pariwisata.

              Pada pertemuan tersebut diperoleh informasi dari perwakilan PHRI dan perwakilan dari pengelola
              Komodo Resort bahwa saat ini baru 25 persen SDM di bidang pariwisata yang tersertifikasi.
              Oleh sebab itu, pada 2021 Menaker menargetkan efektivitas Balai Latihan Kerja (BLK) di bidang
              pariwisata dapat meningkat. Peserta pelatihan harus siap terserap di pasar kerja.

              Dengan  begitu,  link  and  match  antara  SDM  dengan  kebutuhan  pasar  kerja,  terutama  sektor
              perhotelan dapat berjalan.

              "Saya  mendorong  Dirjen  Pembinaan,  Pelatihan,  Produktivitas  (Binalattas)  dan  Wagub  agar
              efektivitas  BLK  yang  ada  di  Kupang  maupun  Labuan  Bajo  dioptimalkan.  Begitu  pula  dengan
              segala  kebutuhan  kejuruan.  Saya  meminta  koordinasi  dengan  PHRI  agar  bisa  diidentifikasi
              kebutuhannya seperti apa," lanjutnya.

              Menanggapi arahan Menaker, pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi
              mengajak pihak PHRI untuk bekerja sama untuk membangun kesiapan SDM di bidang pariwisata.

              Ia berharap komunikasi antara pihak PHRI dan pelaku bisnis pariwisata terkait kebutuhan SDM
              dapat berjalan lebih baik ke depannya.

              "Menaker  Ida  datang  ke  sini  untuk  mendukung  penuh  pengembangan  kompetensi  bagi
              masyarakat  NTT,  jadi  kalau  ada  kebutuhan  SDM  ataupun  kebutuhanlogistik  segera  beritahu
              kami," ujarnya.

              Selain  itu  ia  juga  berharap  pihaknya  dapat  memberi  bantuan  terutama  soal  perizinan  dari
              organisasi perangkat daerah (OPD).













                                                           126
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132