Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 125
Sofyan menegaskan itu saat menyampaikan urgensi UUCK ketika berdialog dengan Ikatan
Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di ICMI Orwil Jawa Barat, di bilangan Cikutra, Jumat
(13/11).
Menurut Sofyan, terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran,
salah satunya karena regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis
hingga mengakibatkan melemahnya investasi di Indonesia.
Sofyan menjelaskan saat ini terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah
(perda) yang menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia.
Pemerintah yang menyadari hal itu lalu berinisiatif melalui UUCK dengan harapan dapat
menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas banyaknya regulasi yang menghambat
pencapaian tujuan untuk penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan realisasi investasi di
Indonesia.
Sofyan mengatakan UUCK sebagai regulasi kreatif tujuannya untuk memudahkan dalam
perizinan dan mengatasi berbagai masalah.
UUCK yang dikenalkan dengan sistem omnibus law diharapkan dapat membereskan ranjau-
ranjau akibat UU yang begitu banyak dan saling bertentangan.
"Kenapa bertentangan? Karena undang-undang dibuat sangat sektoral oleh menteri masing-
masing. Kadang satu undang-undang dibuat baru kemudian yang lama dilupakan padahal tidak
dihapus," kata Sofyan.
Menurutnya lagi, adanya otonomi daerah, membuat bupati, gubernur, serta DPRD membentuk
peraturan-peraturan. Dia menegaskan, kondisi ini menyebabkan begitu banyak peraturan.
"Dengan UUCK ini bisa menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Jadi, kalau mau membuka
izin berusaha tidak akan terganggu lagi dengan beban regulasi," ungkap Sofyan.
Sofyan menjelaskan bahwa selama ini satu UU hanya bisa diubah dengan satu UU saja.
Misalnya, satu UU tentang kehutanan hanya bisa diubah dengan UU kehutahan.
Sementara, lanjut dia, proses revisi UU membutuhkan waktu minimal satu tahun.
Bila ada 79 UU yang mengganggu iklim penciptaan lapangan kerja, maka berapa lama lagi waktu
yang dibutuhkan untuk merevisinya.
"Adanya sistem omnibus law ini, yaitu satu undang-undang bisa mengubah banyak undang-
undang, maka sekitar 79 undang-undang ini beberapa pasalnya diubah," ungkap Sofyan.
Sosok kelahiran Peureulak, Aceh Timur, 23 September 1953, itu mengakui mungkin saja UUCK
ini tidak sempurna. Karena itu, mantan menteri koordinator bidang perekonomian ini mengajak
ICMI untuk melakukan studi pasal demi pasal di dalam UUCK tersebut.
124
