Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 210

Dalam pertemuan itu dibahas berbagai isu-isu ketenagakerjaan serta upaya memperkuat kerja
              sama dalam penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing.
              "Kami  datang  ke  NTT  ini  untuk  membahas  isu-isu  ketenagakerjaan.  Kita  sepakat  akan
              menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di NTT, dengan peningkatan kompetensi yang akan
              dilakukan  kerjasama  antara  Provinsi  NTT  dan  Pemerintah  Pusat,"  kata  Menaker  Ida  melalui
              keterangan tertulisnya, Jumat, (13/11).

              Ida  juga  mengungkapkan,  dalam  waktu  dekat  Gubernur  NTT  juga  akan  menyerahkan  Balai
              Latihan Kerja (BLK) yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk
              diserahkan kepada Pemerintah Pusat.

              "Dengan komitmen Gubernur NTT, kita akan menyiapkan SDM melalui peningkatan kompetensi
              dan  menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara  pemerintah  pusat  dan  Pemprov  NTT,"  kata
              Menaker Ida.

              Dalam  kesempatan  ini  Menaker  Ida  juga  mengunjungi  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)
              Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi NTT.

              Menurutnya NTT ini termasuk provinsi yang banyak menempatkan tenaga kerja ke luar negeri,
              tidak sedikit dari mereka yang bekerja di luar negeri itu tidak melalui prosedur yang resmi, maka
              upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mempermudah masyarakat yang ingin
              bekerja di luar negeri melalui penguatan yang ada di LTSA sehingga masyarakat mudah untuk
              mengaksesnya.

              "Pemerintah  Indonesia  telah  memiliki  Undang-undang  Nomor  18  tahun  2017  yang  isinya
              memberikan pelindungan yang maksimal mulai dari hulu sampai hilir, peran pemerintah desa
              sangat  kuat  sebagai  garda  terdepan,  desa  harus  bisa  menjadi  pusat  informasi  pelayanan
              penempatan tenaga kerja di luar negeri," ujar Ida.

              Dalam kesempatan ini, Menaker Ida menjelaskan beberapa program yang telah diluncurkan,
              salah satunya jaring pengaman sosial yang ditujukkan bagi tenaga kerja yang mengalami phk
              atau dirumahkan ataupun cpmi yang tidak bisa berangkat karena negara tujuannya masih lock
              down, sehingga mereka harus menunggu lama.

              "Waktu  ini  kita  gunakan  untuk  memberikan  pelatihan  keterampilan,  siapa  tau  dengan
              keterampilan baru mereka niat untuk membuat usaha baru sehingga niat untuk kerja di luar
              negeri bisa digantikan dengan bekerja didalam negeri," pungkasnya. (PO/E-1).




























                                                           209
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215