Page 207 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020

CEK, SUBSIDI GAJI TERMIN II CAIR UNTUK 2,7 JUTA PEKERJA

- Kementeran Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menyalurkan bantuan subsidi upah atau gaji
(BSU) batch 2 termin II mulai Kamis (12/11/2020).

Sebelumnya, pemerintah menyalurkan BSU batch 1 termin II pada Senin (9/11/2020).

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Kompas.com, pencairan BSU batch 2 termin II ini
menyasar 2.713.434 pekerja atau buruh yang memenuhi syarat.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut sampai saat ini pihaknya telah menyalurkan
BSU kepada 4.893.816 pekerja untuk termin kedua.

"Alhamdulillah, hari ini kami kembali menyalurkan termin kedua subsidi gaji /upah bagi para
pekerja yang yang masuk dalam tahap 2 pada termin I lalu," ujar Ida.

Ida akan mengupayakan mempercepat penyaluran subsidi gaji termin kedua. Dia juga
memastikan tidak ada penundaan penyaluran pada termin kedua.
"Sebelumnya kami mendapat informasi bahwa penyaluran termin kedua ditunda. Hal itu tidak
benar. Buktinya, termin kedua tahap I sudah disalurkan sejak hari Senin, dan hari ini dilanjutkan
untuk tahap II," lanjut dia.

Sementara itu, jumlah dana yang disalurkan kepada pekerja atau buruh yang menerima BSU
batch 2 termin II yakni Rp 1,2 juta.

Adapun, mekanisme pencairan tetap mengikuti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14
Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji /Upah bagi
Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dibagi per
tahap (batch).

Ida memastikan bantuan ini sudah diproses ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).

Setelah diproses KPPN, selanjutnya dana bantuan akan ditransfer ke bank penyalur dan dicairkan
melalui masing-masing rekening penerima, baik rekening Himbara maupun non-Himbara.
Adapun empat bank Himbara yang dimaksud ialah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI),
Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

"Pencairannya sama dengan mekanisme termin pertama," tambah Ida.

Ida mengakui proses penyaluran BSU termin II sedikit berbeda dari sebelumnya. Pasalnya, atas
rekomendasi dari KPK terhadap penyaluran BSU, perlu dilakukan pemadanan data dengan data
wajib pajak.

Proses pemadanan data tersebut juga merupakan bagian dari evaluasi penyaluran BSU agar
tepat sasaran.

"Kami mendapat rekomendasi dari KPK bahwa diperlukan adanya pemadanan data penerima
BSU dengan data pajak yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)," ujar Menaker Ida.

Kendati demikian, setelah pembayaran termin I selesai sekitar dua minggu lalu, Kemnaker
bersama BPJS Ketenagakerjaan saling berkoordinasi dengan DJP untuk melakukan pemadanan
data.

Ia mengungkapkan, hasil pemadanan data tersebut sudah diterima pihak Kemnaker pada Jumat
(13/11/2020). Data tersebut kemudian dijadikan dasar untuk proses penyaluran BSU termin II.
206