Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 216

itu juga bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM)
              yang kompeten dan berdaya saing.
              "Kami datang ke NTT untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan.

              Kita sepakat akan menyiapkan sumber daya manusia di NTT, dengan peningkatan kompetensi
              yang akan dilakukan kerjasama antara Provinsi NTT dan pemerintah pusat," katanya, di Kantor
              Gubernur NTT, Jumat, (13/11/2020).

              Dalam waktu dekat, Viktor akan menyerahkan balai latihan kerja (BLK), yang selama ini dikelola
              oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk diserahkan kepada pemerintah pusat.

              "Dengan komitmen Gubernur NTT, kita akan menyiapkan SDM melalui peningkatan kompetensi
              dan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dan Pemprov NTT," kata Ida.

              Dalam kesempatan ini, Ida juga mengunjungi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan
              dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi NTT.

              Menurutnya, NTT termasuk provinsi yang banyak menempatkan tenaga kerja ke luar negeri.
              Tidak sedikit dari mereka yang bekerja di luar negeri itu tidak melalui prosedur yang resmi,
              sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mempermudah masyarakat yang ingin
              bekerja di luar negeri melalui penguatan di LTSA.

              "Pemerintah  Indonesia  telah  memiliki  Undang-undang  No.  18  tahun  2017,  yang  isinya
              memberikan pelindungan yang maksimal, mulai dari hulu sampai hilir, peran pemerintah desa
              sangat  kuat  sebagai  garda  terdepan,  desa  harus  bisa  menjadi  pusat  informasi  pelayanan
              penempatan tenaga kerja di luar negeri," kata Ida.

              Dalam kesempatan ini, ia juga menjelaskan beberapa program yang telah diluncurkan, salah
              satunya jaring pengaman sosial yang ditujukkan bagi tenaga kerja yang mengalami pemutusan
              hubungan  kerja  (PHK)  atau  dirumahkan,  ataupun  yang  tidak  bisa  berangkat  karena  negara
              tujuannya masih lockdown.

              "Waktu  ini  kita  gunakan  untuk  memberikan  pelatihan  keterampilan.  Siapa  tahu,  dengan
              keterampilan baru, ada niat untuk membuat usaha baru, sehingga keinginan untuk kerja di luar
              negeri bisa digantikan dengan bekerja di dalam negeri," katanya.































                                                           215
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221