Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 220

Subsidi  gaji  tahap  2  batch  2  disalurkan  kemarin,  Kamis  12  November.  Kepastian  tersebut
              disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
              "Alhamdulillah,  hari  ini  (kemarin  Kamis)  kami  kembali  menyalurkan  termin  kedua  subsidi
              gaji/upah bagi para pekerja yang yang masuk dalam tahap 2 pada termin I lalu," kata Ida melalui
              Siaran Pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jumat (13/11/2020).

              Dia menjelaskan pihaknya berupaya mempercepat penyaluran BLT gaji tahap 2 ini. Ida juga
              memastikan tidak ada penundaan penyaluran termin 2.

              "Sebelumnya kami mendapat informasi bahwa penyaluran termin kedua ditunda. Hal itu tidak
              benar. Buktinya, termin kedua tahap I sudah disalurkan sejak hari Senin (9/11), dan hari ini
              (kemarin Kamis) dilanjutkan untuk tahap II," kata Menaker Ida menjelaskan.

              Pada termin 2 ini, Kemenaker sudah menyalurkan subsidi gaji kepada 4.893.816 pekerja. Total
              anggaran yang telah dikeluarkan untuk itu sebanyak Rp 5,8 triliun.

              Informasi selanjutnya tentang subsidi upah bagi para pemegang NPWP. Langsung klik halaman
              selanjutnya.

              Pada penyaluran BLT gaji tahap 2, Kemneaker melakukan pemadanan data dengan Direktorat
              Jenderal Pajak (DJP). Menyusul hal tersebut, ada kabar bahwa pekerja yang merupakan wajib
              pajak (WP), alias pemegang NPWP tidak mendapatkan subsidi gaji di tahap 2, meskipun dia
              menerima di tahap 1.
              Pemerintah sendiri menetapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah Rp 54 juta per
              tahun  atau  Rp  4,5  juta  per  bulan.  Dijelaskan  oleh  Sekjen  Kementerian  Ketenagakerjaan
              (Kemnaker) Anwar Sanusi, selama wajib pajak gajinya di bawah Rp 5 juta tetap menerima BLT
              gaji tahap 2.
              "Selama masih di bawah Rp 5 juta dapat," kata dia melalui pesan singkat kepada detikcom,
              Jumat (13/11/2020).

              Lanjut  dia,  yang  digunakan  pemerintah  adalah  gaji  pokok,  bukan  take  home  pay  atau
              pembayaran  utuh  yang  diterima  karyawan  suatu  perusahaan  Kemnaker  juga  menggunakan
              perhitungan tunjangan PPh.

              "Yang digunakan bukan take home pay tapi adalah gaji pokok dan tunjangan PPh," tambahnya.

              Subsidi gaji diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat, yaitu WNI, pekerja penerima upah,
              tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020, upah di bawah Rp 5 juta,
              dan memiliki rekening aktif.






















                                                           219
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225