Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2020

Dalam beberapa kesempatan, saya bertemu langsung dengan para penerima BSU untuk
mengecek langsung penerimanya sesuai kriteria dan memiliki manfaat.
Alhamdulillah, para penerima BSU tersebut mengaku adanya BSU sangat membantu untuk
mempertahankan daya beli dan konsumsi rumah tangga khususnya pemenuhan kebutuhan
sehari-hari.

Penyaluran BSU Tahap I Kemnaker menyalurkan BSU kepada 2.180.382 pekerja/buruh, tahap II
disalurkan kepada 2.713.434 pekerja/buruh, tahap III disalurkan kepada 3.149.031
pekerja/buruh, tahap IV 2.442.289 pekerja/buruh dan tahap V kepada 567.723 juta
pekerja/buruh.

Penyaluran BSU ini tentunya setelah diproses oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) kepada bank penyalur, untuk selanjutnya ditransfer ke rekening penerima, baik Himbara
(Himpunan Bank- Bank milik Negara) maupun non- Himbara.

Dengan disalurkankan tahap V termin kedua ini, maka Kemnaker telah menyalurkan BSU dari
tahap I hingga tahap V, total sebanyak 11, 052 juta penerima. Sedangkan berdasarkan laporan
data per 23 November 2020, BSU termin kedua telah diterima oleh 5, 928 juta orang penerima
BSU.

Yang pertama ada rekening penerima bantuan bermasalah. Jadi ditemukan rekeningnya
terduplikasi, rekening sudah tutup, tidak valid, pasif, atau dibekukan, atau nomor rekening tidak
sesuai dengan yang didata. Selain itu, data penerima bantuan di BPJS Ketenagakerjaan juga
tidak lengkap.

Pemerintah menjalankan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kendala-
kendala tersebut bisa dibenahi secara baik di tahap pencairan selanjutnya. Selain itu, Kemnaker
juga melakukan pemadanan data dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terkait data
penerima program subsidi upah. Hal itu sebelumnya sempat membuat proses penyaluran
bantuan subsidi upah tidak sesuai dengan jadwal.

Selain pemadanan data dengan otoritas pajak, Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan juga
melakukan penyesuaian data dengan pihak Kartu Prakerja. Tujuannya agar mengetahui bahwa
penerima bantuan subsidi upah tidak terdaftar sebagai penerima bantuan insentif Prakerja.
Selanjutnya, Kemnaker juga harus menginformasikan data penerima bantuan ke pusat data dan
informasi Kementerian Sosial. Tujuannya untuk memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS).

Bagi pekerja yang merasa berhak mendapat bantuan subsidi gaji/ upah, namun masih belum
menerima agar segera melapor dengan manajemen perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan demikian, data pekerja/buruh yang kurang tersebut dapat diperbaiki.

Karena sumber datanya dari BPJS Ketenagakerjaan sehingga penyelesaian data ini harus
dikoordinasikan dengan mereka juga. Barulah nanti BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan
koreksi kepada Kemnaker.

n.

121