Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2020
P. 150
Berdasarkan kajian yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), bahwa dengan berbagai skenario, subsidi gaji/upah
memberikan dampak positif terhadap konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi.
Dengan kata lain, subsidi gaji/ upah bagi pekerja/buruh dengan gaji/upah di bawah lima juta
per bulan terbukti dapat mendorong konsumsi rumah tangga yang pada akhirnya dapat
berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Dalam beberapa kesempatan, saya bertemu langsung dengan para penerima BSU untuk
mengecek langsung penerimanya sesuai kriteria dan memiliki manfaat.
Alhamdulillah, para penerima BSU tersebut mengaku adanya BSU sangat membantu untuk
mempertahankan daya beli dan konsumsi rumah tangga khususnya pemenuhan kebutuhan
sehari-hari.
Berapa jumlah penerima BSU sampai saat ini?
Penyaluran BSU Tahap I Kemnaker menyalurkan BSU kepada 2.180.382 pekerja/buruh, tahap II
disalurkan kepada 2.713.434 pekerja/buruh, tahap III disalurkan kepada 3.149.031
pekerja/buruh, tahap IV 2.442.289 pekerja/buruh dan tahap V kepada 567.723 juta
pekerja/buruh.
Penyaluran BSU ini tentunya setelah diproses oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) kepada bank penyalur, untuk selanjutnya ditransfer ke rekening penerima, baik Himbara
(Himpunan Bank-Bank milik Negara) maupun non-Himbara.
Dengan disalurkankan tahap V termin kedua ini, maka Kemnaker telah menyalurkan BSU dari
tahap I hingga tahap V, total sebanyak 11,052 juta penerima. Sedangkan berdasarkan laporan
data per 23 November 2020, BSU termin kedua telah diterima oleh 5,928 juta orang penerima
BSU.
Apa saja kendala dari penyaluran BSU ini?
Yang pertama ada rekening penerima bantuan bermasalah. Jadi ditemukan rekeningnya
terduplikasi, rekening sudah tutup, tidak valid, pasif, atau dibekukan, atau nomor rekening tidak
sesuai dengan yang didata. Selain itu, data penerima bantuan di BPJS Ketenagakerjaan juga
tidak lengkap.
Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah penyimpangan dalam proses penyalurannya?
Pemerintah menjalankan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kendala-
kendala tersebut bisa dibenahi secara baik di tahap pencairan selanjutnya. Selain itu, Kemnaker
juga melakukan pemadanan data dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terkait data
penerima program subsidi upah. Hal itu sebelumnya sempat membuat proses penyaluran
bantuan subsidi upah tidak sesuai dengan jadwal.
Bagaimana memastikan penerima BSU ini belum menerima bantuan lain?
Selain pemadanan data dengan otoritas pajak, Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan juga
melakukan penyesuaian data dengan pihak Kartu Prakerja.
Tujuannya agar mengetahui bahwa penerima bantuan subsidi upah tidak terdaftar sebagai
penerima bantuan insentif Prakerja.
Selanjutnya, Kemnaker juga harus menginformasikan data penerima bantuan ke pusat data dan
informasi Kementerian Sosial. Tujuannya untuk memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS).
149
