Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2020
P. 94
ALHAMDULILLAH, GURU NON PNS DAPAT BANTUAN RP 1,8 JUTA
PEMERINTAH menyalurkan bantuan kepada guru non PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Bantuan ini
untuk meringankan beban guru honorer di tengah pandemi Covid-19.
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kemenag, Muhammad Zain berharap, program Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (BSU PTK) Non PNS ini bermanfaat bagi para guru.
"Sebanyak 84 persen guru-guru di lingkungan Kemenag adalah honorer. Kami hanya memiliki
126.000 guru yang PNS. Selebihnya berstatus non PNS. Jadi BSU ini sangat bermanfaat bagi
pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenag," katanya, dalam keterangan yang
diterima wartawan, kemarin.
Menurut Zain, pandemi Covid-19 ini sangat berdampak bagi guru-guru madrasah. Sebab, pada
umumnya madrasah bernaung di bawah yayasan (swasta). "Mereka ada yang hanya digaji Rp
300 ribu," ungkapnya.
Nantinya, penerima manfaat ini akan didasarkan pada data sistem informasi pelayanan pendidik
dan tenaga kependidikan di Kemenag (SIMPATIKA). Kemudian syarat yang harus dipenuhi yakni,
harus memiliki nomor induk kependudukan untuk nanti difasilitasi pembukaan rekening bank
bagi yang belum memiliki, sehingga mempermudah penyaluran BSU. "Syarat lainnya, tidak
menerima BSU Tenaga Kerja dan bukan penerima kartu prakerja, serta berpenghasilan di bawah
Rp 5 juta dengan status non PNS," katanya.
Rincian penerima manfaat BSU ini nanti antara lain guru non PNS Raudhatul Athfal
(RA)/madrasah, guru non PNS Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum, guru non PNS
Katholik, guru non PNS Buddha. dan guru non PNS Konghucu.
Besaran BSU yang akan diterima oleh pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenag
sebesar Rp 1,8 juta untuk satu kali penerimaan. Total penerima bantuan ini mencapai 637.048
orang dari seluruh Indonesia, dengan anggaran mencapai lebih dari Rp 1,15 triliun.
Zain memastikan, validasi data penerima manfaat ini dilakukan dengan sangat ketat dengan
melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). "Kami juga melakukan re-view internal
melalui Inspektorat Jenderal Kemenag secara berlapis. Jadi nama-nama penerima manfaat ini
nanti tidak akan ada data ganda atau salah sasaran," ujarnya. Qar
93
