Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020
P. 143
KEPALA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel, Sudarmanto mengatakan, program padat karya
kementerian/lembaga di wilayah Sulsel dilaksanakan oleh empat kementerian/ lembaga. Masing-
masing Kemenhub, Kementan, Kemenpupera, dan KKP.
Nah, sejauh ini, kucuran penanganan Co-vid-19 di Sulsel untuk sektoral kementerian/lembaga
dan pemda sebesar Rp775,16 miliar. "Progres tertinggi pada Kementan dan Kemenpupera," kata
Sudarmanto, Jumat, 18 September.
Rinciannya, hingga 17 September, program padat karya sektor pertanian dari pagu Rp61,44
miliar telah terealisasi sebesar Rp40,65 miliar untuk 67.442 tenaga kerja. Disusul program padat
karya sektor PUPR dari pagu Rp441,92 miliar telah terealisasi Rp317,20 miliar untuk 11.417
tenagakerja.
Lalu program padat karya sektor perhubungan dari pagu Rp 1,73 triliun terealisasi Rp98,42 miliar
untuk 1.060tenaga kerja. Realisasi program padat karya sektor kelautan degan pagu Rp890 juta
terealisasi Rp240 juta atau 29,63 persen.
Kemudian penyaluran DAK fisik cadangan dari pagu sebesar Rp551,43 miliar terealisasi Rp318,65
miliar.
Diharapakan Sudarmanto, program padat karya dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat
berpenghasilan rendah dan ditujukan bagi mereka yang mengalami kehilangan penghasilan atau
pekerjaan tetap. "Program padat karya juga melibatkan masyarakat atau warga setem-pat,
supaya mendorong perekonomian di desa sekitar," terangnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
Daerah (Bappelitbangda) Sulsel, Junaedi mengatakan, program padat karya di Sulsel terus
digenjot. Misal pembangunan irigasi sektor pertanian dalam percepatan pemulihan ekonomi.
Selain itu, pengerjaan jalan yang sejak awal juga menjadi prioritas.
Informasinya, lanjut Junaedi, pekerjaan talud jalan nasional juga dilaksanakan dengan model
padat karya. Hanyasaja, berapa proyekpadatkarya yang akan dikerjakan belum ia ketahui.
Termasuk OPD yang melaksanakannya.
"Kami belum bisa berspekulasi soal nilai, karena sudah sementara pembahasan di APBD di DPRD.
Insyaallah 30 September persetujuan," jelasnya.
Pengamat Ekonomi, Hamid Paddu menilai, dengan sisa tiga bulan tahun ini, program yang
merupakan padat karya sebaiknya dipercepat. Alasannya, hal ini bukan perkara mudah
dijalankan dengan waktu yang sangat sempit.
Apalagi ini merupakan anggaran dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang perlu dipercepat
penyerapannya untuk membangkitkan perekonomian.
"Ini berbeda dengan program bantuan sosial yang penyalurannya lebih mudah. Berbeda dengan
program padat karya yang perlu waktu dan persiapan yang matang. Jadi sedari awal di sektor
ini perlu dipercepat "terangnya. (*)
Kucuran Dana Pusat di Sulsel (Per 17 September 2020)
142