Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020
P. 202

4. Kuasa pengguna Anggaran (KPA) menetapkan penerima bantuan berdasarkan daftar calon
              penerima bantuan.
              5. KPA menyampaikan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) bantuan kepada Kantor
              Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

              6.  KPPN  menyalurkan  bantuan  pemerintah  ke  bank  penyalur  (Bank  Himpunan  Milik
              Negara/Himbara: Bank Mandiri, BRI, Bank BNI dan Bank BTN)  7. Proses penyaluran bantuan
              oleh  bank  penyalur  dilakukan  dengan  pemindah  bukuan  dana  dari  bank  penyalur  kepada
              rekening penerima bantuan dilakukan secara bertahap.

              8.  Proses  penyaluran  bantuan  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
              undangan.

              9. Jika terdapat sisa dana bantuan pemerintah pada bank penyalur sampai akhir tahun anggaran,
              sisa dana disetor kembali ke rekening kas negara.

              10.  Penyalur  bantian  pemerintah  oleh  bank  penyalur  dilakukan  berdasarkan  perjanjian  kerja
              sama antara KPA dengan bank penyalur.

              11. Apabila pemberi kerja tidak memberikan data yang sebenarnya, pemberi dikenakan sanksi
              sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

              12.  Dalam  hal  penerima  bantuan  yang  tidak  memenuhi  syarat  namun  menerima  bantuan
              pemerintah, penerima bantuan tersebut wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima ke
              rekening kas negara.

              Namun ada beberapa alasan, mengapa pekerja swasta hingga sekarang belum mendapatkan
              Bantuan Subsidi Upah (BSU)  .

              Dilansir dari Instagram  @kemnaker  , terdapat 4 hal yang menjadi penyebab pekerja tak kunjung
              mendapatkan BSU:
              a. Pekerja belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.


              b.  Perusahaan  tempat  bekerja  belum  mendaftarkan  nomor  rekening  pekerja  ke  BPJS
              Ketenagakerjaan.

              c. Bantuan Subsidi Gaji/Upah diberikan secara bertahap.

              d. Data rekening pekerja masih dalam proses verifikasi.

              BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan, terdapat sejumlah 1,6 juta data yang tidak valid, karena
              tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan  Kemnaker  .
              Dilansir  Instagram    @kemnaker  ,  Kementerian Ketenagakerjaan,  Ida  Fauziyah menyatakan,
              pihaknya masih memproses seluruh data calon penerima bantuan subsidi gaji.

              Ia juga meminta agar seluruh pekerja yang sudah sesuai dengan kriteria, tetap sabar, karena
              pihaknya masih perlu melakukan pengecekan ulang agar tepat sasaran.

              Presiden  Joko  Widodo  mengatakan,  tambahan  subsidi  gaji  diberikan  kepada  pegawai  dan
              perusahaan yang rajin membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

              Bantuan  subsidi  gaji  tersebut  merupakan  bentuk  dukungan  percepatan  pemulihan  ekonomi
              nasional.



                                                           201
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207