Page 281 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020
P. 281
Judul 1,7 Juta Pekerja Calon Penerima BLT Gugur di Tahap Validasi
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200917193203-532-
547884/17-juta-pekerja-calon-penerima-blt-gugur-di-tahap-validasi
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-18 07:45:15
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan menyatakan 1,7 juta pekerja yang hendak diberikan BLT gugur dalam
proses validasi karena tak memenuhi syarat yang diatur dalam permenaker.
1,7 JUTA PEKERJA CALON PENERIMA BLT GUGUR DI TAHAP VALIDASI
Jakarta - Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenegakerjaan ( BPJS Ketenagakerjaan )
menyatakan sebanyak 1,7 juta pekerja calon penerima bantuan langsung tunai ( BLT ) gugur
dalam proses validasi. Mereka dianggap tak sesuai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.
Di samping itu ada pula 1,2 juta calon penerima upah yang datanya dikembalikan ke perusahaan
untuk dimintai perbaikan.
"Jadi dari beberapa data rekening ada 1,7 juta yang kami drop karena tidak sesuai kriteria dan
ada 1,2 juta kami kembalikan untuk diperbaiki," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus
Susanto dalam diskusi virtual yang digelar Forum Merdeka Barat, Kamis (17/9).
Hingga 16 September kemarin, BPJS Ketenagakerjaan telah mengantongi sebanyak 12,8 juta
rekening yang tervalidasi sesuai kriteria Permenaker dari total 15,7 juta calon penerima subsidi
upah yang mendaftar.
Dari jumlah itu, sebanyak 11,8 juta nomor rekening sudah diserahkan ke Kementerian
Ketenagakerjaan untuk proses pencairan dana. Sebanyak 2,5 juta diserahkan pada tahap
pertama.
Sementara di tahap kedua hingga keempat jumlah data yang diserahkan masing-masing sebesar
3 juta, 3,5 juta dan 3 juta.
Agus menekankan syarat pertama pekerja dinyatakan layak mendapatkan subsidi upah adalah
tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai aturan Kementerian
ketenagakerjaan, ia menegaskan, pekerja yang berhak menerima bukan hanya dari swasta tetapi
juga honorer di lembaga atau kementerian.
280
