Page 293 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020
P. 293

Judul               Cabut Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja
                Nama Media          rri.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://rri.co.id/nasional/peristiwa/899540/cabut-klaster-pendidikan-
                                    dari-ruu-cipta-kerja
                Jurnalis            Mandra Pradipta
                Tanggal             2020-09-18 05:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Anggota Panitia Kerja (Panja), Badan Legislasi DPR RI, Mulyanto meminta, pemerintah mencabut
              klaster pendidikan dalam RUU Cipta Kerja yang sekarang sedang dibahas.



              CABUT KLASTER PENDIDIKAN DARI RUU CIPTA KERJA
              Jakarta: Anggota Panitia Kerja (Panja), Badan Legislasi DPR RI, Mulyanto meminta, pemerintah
              mencabut klaster pendidikan dalam RUU Cipta Kerja yang sekarang sedang dibahas.

              Menurutnya, pemerintah tidak siap merumuskan konsepsi dasar tata kelola pendidikan nasional
              dalam RUU Cipta Kerja. Dalam draft yang ada, masih muncul semangat liberalisasi pendidikan,
              yang menjadikan pendidikan sebagai barang dagang komersil industri jasa, yang longgar bagi
              lembaga pendidikan asing.

              "Pemerintah terkesan memaksakan pembahasan pasal-pasal terkait dengan pendidikan dalam
              RUU Cipta Kerja," kata Mulyanto, Jumat (18/9/2020).


              "Padahal sebenarnya, masalah ini tidak terkait langsung dengan upaya membangun kemudahan
              berusaha, iklim investasi yang kondusif serta penciptaan lapangan kerja, yang menjadi inti dari
              RUU Omnibus Law Cipta Kerja," tambahnya.

              Politisi PKS ini menjelaskan, hingga saat ini DPR dan Pemerintah sudah dua kali membahas RUU
              Cipta Kerja terkait klaster pendidikan. Meski sudah beberapa kali diskor untuk lobi-lobi, namun
              pemerintah tetap belum siap dengan rumusan baru yang bisa diterima.

              "Pemerintah  masih  ingin  mencabut  sifat  nirlaba  kelembagaan  pendidikan  serta  membuka
              liberalisasi pendidikan asing," jelasnya.
              "Alasannya,  ketimbang  membiarkan  mahasiswa  Indonesia  pergi  belajar  ke  luar  negeri  dan
              menguras  devisa,  lebih  baik  lembaga  pendidikan  asing  yang  diundang  beroperasi  di  sini,"
              tukasnya.


                                                           292
   288   289   290   291   292   293   294   295   296