Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2020

dalam Workshop Penguatan Mekanisme Sistim Rujukan Pengaduan Fisher's Center yang Efektik
untuk AKP di Tegal, Jawa Tengah (11-12/9).
"Harmonisasi peraturan kita menjadi penting untuk segera dikerjakan dengan mengacu pada
peraturan international agar terwujud kepastian perlindungan hukum bagi AKP kita," ujarnya.

Workshop tersebut diselenggarakan oleh Kemenkomarves bersama dengan Yayasan Plan
International Indonesia (Plan Indonesia) melalui SAFE Seas Project , dan Destructive Fishing
Watch (DFW) Indonesia.

Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Kemenkomarves , Kementerian Sosial,
Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Bareskrim, Badan Pembinaan Hukum
Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ombudsman Provinsi Jawa Tengah, Polres
Kota Tegal, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Jawa Tengah, BPJS, RSUD
Dr. Soeselo Kabupaten Tegal, LBH Apik, LBH Semarang, dan Environmental Justice Foundation.

Direktur SAFE Seas Project , Nono Sumarsono menjelaskan bahwa kehadiran SAFE Seas Project
dan pembentukan Safe Fishing Alliance (SFA) adalah untuk mendorong perlindungan AKP melalui
penguatan edukasi, komunikasi, dan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, LSM, serta
masyarakat. Upaya tersebut dapat memperkuat mekanisme pengaduan dan sistem rujukan AKP
yang efektif, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Wakil Ketua LPSK, Antonius PS Wibowo mengatakan penataan
ulang peraturan dan perizinan yang melindungi AKP di industri perikanan tangkap sangat penting
dilakukan.
"Mekanisme pengaduan dan sistem rujukan dapat disusun berdasarkan dua pendekatan, yaitu
multiple entry service yang mengandalkan jejaring kerja kementerian dan lembaga dan one-stop
service yang memberi perlindungan kepada AKP korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO), diantaranya bantuan medis, psikologis, perlindungan hukum dan restitusi," jelas
Antonius.

Data pengaduan dari BP2MI, sepanjang tahun 2018 sampai pertengahan 2020,menunjukkan
bahwa ada lima jenis pengaduan yang mendominasi dari total 389 aduan. Misalnya, 164 kasus
terkait gaji yang tidak di bayar, 47 kasus ABK meninggal dunia di negara tujuan, 46 kasus terkait
kecelakaan, 23 kasus terkait ABK ingin dipulangkan dan 18 kasus terkait penahanan paspor atau
dokumen lainnya oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran.

Selain itu, berdasarkan data LPSK, jumlah permohonan perlindungan ABK dari TPPO naik secara
signifikan dari 6 pemohon pada tahun 2018 menjadi 64 pemohon pada tahun 2020.

Fishers' Center di Tegal dan Bitung SAFE Seas Project telah memfasilitasi hadirnya Fishers'
Center di kota Tegal, Jawa Tengah dan kota Bitung, Sulawesi Utara. Fishers' Center merupakan
bagian dari community-based protection mechanism yang memberikan informasi, edukasi, dan
menerima pelaporan atau keluhan dari AKP Indonesia. Mekanisme rujukan Fisher's Center
memiliki konsep mudah diakses oleh masyarakat, biaya cuma-cuma, serta responsif.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo telah meresmikan Fishers'
Centerdi Tegal (7/7).
Kepala BPHN, Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N mengatakan bantuan hukum
dapat diberikan secara cuma-cuma bagi AKP yang tergolong kelompok masyarakat kurang
mampu. BPHN juga memiliki aplikasi daring konsultasi hukum yang dapat diakses seluruh
masyarakat secara gratis.

132