Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2020

KOMISI D DORONG DISNAKER MEDIASI BURUH

Tampung Usulan UMK

Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta Dinas Tenaga Kerja
Kota Semarang memediasi buruh untuk menampung aspirasi mereka terkait usulan Upah
Minimum Kota (UMK) Kota Semarang tahun mendatang.

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Sifin Almufti menyatakan, pihaknya juga mendorong
Dewan Pengupahan Kota Semarang melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Survei diperlukan sebagai salah satu komponen untuk menetapkan UMK.

Menurutnya, saat Komisi D menerima audiensi perwakilan buruh dengan Disnaker beberapa
waktu lalu, terungkap survei belum bisa dilakukan lantaran persoalan anggaran.

Pada sisi lain, sejumlah serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Berjuang
Kota Semarang melakukan survei secara internal. Hasilnya rata-rata KHL di Kota Semarang Rp
2.891.000.

Sifin menegaskan, bagaimanapun survei KHL harus dilakukan. Pasalnya, lial ini sudah menjadi
tugas dari Dewan Pengupahan.

"Kami melihatnya realistis, terkait aturan main yang ada. memang harus dilakukan
bagaimanapun caranya. Kami bertiarap dinas terkait bisa berinovasi," kata Sifin. kemarin.

Tuntutan Lain

Tuntutan lain yang disampaikan buruh berkaitan dengan penambahan pemenuhan kebutuhan
tertentu. Kebutuhan yang dimaksud berkenaan dengan imbas pandemi Covid-19, seperti
kebutuhan masker, hand sanitizer. sabun, termasuk biaya kebutuhan pembelajaran daring bagi
anak-anak sekolah.

Dia menyatakan. Komisi D akan komiUnen membantu memperjuankan sejumlah tuntutan
tersebut. Untuk itu pihaknya mendorong sekaligus kepada

pengusaha agar mempunyai itikad baik.

"Inti keinginan buruh memang UMK bisa naik, karena memang itu yang dikhawatirkan kakingan
buruh. Seburuk-buruknya nasib pengusaha, masih lebih buruk kalau ada yang terkena PHK.
Sebab pengusaha masih punya aset, walaupun memang omzetnya mengalami penurunan."
ujarnya.

Untuk diketahui. UMK tahun ini sebesar Rp 2.715.(XX). Besaran UMK tersebut merupakan yang
tertinggi di antara 35 kota/kabupaten di Jateng. Adapun UMK terendah yakni Kabupaten
Banjamegera. sebesar Rp 1.748.(XX).

"Saya mendorong ada pertemuan lagi antara bunih, Disnaker dan pengusaha. Dalam hal ini.
Disnaker bisa memfasilitasi, lalu duduk bersama untuk membalias dalam forum yang lebih
komprehensif." imbuhnya (ltp-58)

135