Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2020

Dari delapan perusahaan itu, lima perusahaan di antaranya ditutup karena Covid-19, sementara
tiga perusahaan lainnya ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan pencegahan
Covid-19.

Lima perusahaan yang ditutup karena ditemukan kasus positif Covid-19 tiga di antaranya berada
di Jakarta Barat. Kemudian masing-masing satu perusahaan di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta
Selatan.

Perusahaan yang ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19,
satu di antaranya berada di Jakarta Pusat. Sedangkan dua perusahaan lainnya berada di wilayah
Jakarta Barat.
Penutupan perusahaan tersebut bersifat sementara, dengan durasi selama tiga hari untuk
disinfektan dengan disemprot disinfeksi.

Andri mengatakan pihaknya terus mengawasi operasional perusahaan atau perkantoran selama
pelaksanaan PSBB. Pihaknya juga sudah mengantongi data jumlah perusahaan swasta hingga
jumlah pekerja yang berkegiatan di Jakarta.

Selain itu, Disnakertrans juga meminta agar perusahaan membuat laporan mengenai jumlah
karyawan yang melakukan kerja dari rumah {work from home/WFH) dan pekerja yang bekerja
langsung di kantor. Pihaknya tetap melakukan pemeriksaan dan pengawasan dari jadwal yang
sudah disusun.

Sektor usaha vital tersebut adalah kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, dan
komunikasi dan teknologi informatika. Kemudian, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi dan
industri strategis.

Lalu, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional
dan objek tertentu serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Penegakan Hukum

Dalam penegakan protocol kesehatan, DKI membentuk 25 tim pengawas protokol kesehatan di
perkantoran selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Tim tersebut tersebar di lima wilayah kota di Ibu Kota. Masing-masing kota ada lima tim. Satu
tim terdiri dari empat orang," kata Andri.

Andri mengatakan setiap tim tersebut akan melakukan pengawasan terhadap tiga perkantoran
per hari. Pihaknya telah menyusun jadwal pengawasan terhadap perkantoran yang beroperasi
selama PSBB kali ini.

Andri mengatakan pihaknya juga akan memfokuskan pada pengawasan protokol kesehatan di
perusahaan besar agar bisa menjadi contoh kepada yang lain.

Selain itu, pemerintah berharap masyarakat maupun karyawan perusahaan melaporkan ke Dinas
Tenaga Kerja jika ada perkantoran yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Pada PSBB ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengizinkan perkantoran non esensial
beroperasi dengan batas maksimal 25 persen kapasitas. Sedangkan perusahaan esensial diberi
batas maksimal 50 persen kapasitas. Kami berharap kebijakan ini dipatuhi," ujarnya.

Pada hari pertama PSBB pada Senin (14/9), pihaknya telah menutup delapan perkantoran. Lima
perkantoran ditutup karena ditemukan kasus Covid-19, sedangkan tiga lainnya karena
melanggar limitasi protokol kesehatan. "Semuanya ditutup tiga hari. Kami tidak menjatuhkan
denda kepada tiga perusahaan itu," ujarnya
22