Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2020

MELANGGAR KAPASITAS 25%, DKI TUTUP 3 PERUSAHAAN

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta telah menutup 8 perusahaan pada hari pertama pemberlakuan
pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta pada Senin (14/9). Tiga perusahaan dianta-
ranya ditutup karena melanggar protokol kesehatan.

"Tiga perusahaan ditutup karena melanggar protokol kesehatan, khususnya kewajiban kapasitas
yang masuk 25%," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Andri Yansyah
dalam keterangannya, Senin (14/9).

Dari tiga perusahaan tersebut, satu perusahaan di Jakarta Pusat dan dua perusahaan di Jakarta
Barat. Ketiga perusahaan ditutup dalam waktu 1x24 jam.

Sementara 5 perusahaan lain, kata Andri ditutup sementara karena ditemukan ada karyawan
atau pegawainya yang terpapar Covid-19. Ke-5 perusahaan ini ditutup dalam waktu 3x24 jam
untuk dilakukan sterilisasi dan penyemprotan disinfektan.

"Dari 5 perusahaan tersebut, 3 perusahaan di Jakarta Barat, satu perusahaan di Jakarta Timur
dan satu perusahaan lain ada di Jakarta Selatan," ungkap Andri.

Lebih lanjut, Andri mengatakan hari ini, Pihkanya melakukan sidak ke 64 perusahaan yang
berada di Jakarta. Dari hasil sidak tersebut, kata dia, 8 perusahaan ditutup karena langgar
protokol kesehatan dan ada karyawan yang positif Covid-19. "Belum ada perusahaan yang
dikenakan denda," pungkas dia.
Pihaknya, kata Andri, memiliki 25 tim untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas
pelanggaran protokol kesehatan di perusahaan yang berada di Jakarta. Masing-masing tim terdiri
dari empat orang dan setiap tim minimal mengawasi 4 perkantoran

atau perusahaan.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta sudah memberlakukan kembali PSBB mulai hari
ini hingga 27 September 2020. Selama PSBB ini, perusahaan non esensial masih diperbolehkan
beroperasi namun dengan kapasitas maksimal 25% dan wajib menerapkan protokol kesehatan.

Kawasan Industri

Pemerintah Kota Jakarta Utara memperketat pengawasan pemberlakuan PSBB di sejumlah
kawasan industri. "Kita sudah melakukan monitoring dan evaluasi di beberapa lokasi industri dan
pabrik," kata Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim usai melakukan pengawasan di
Kawasan Industri Central Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (15/9).

Pengawasan itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB di DKI Jakarta.

"Kami membagi tim untuk mengecek semuanya dari semua tingkatan, dari lurah, camat hingga
pemkot," ujarnya.

Ali menjelaskan, pengawasan untuk zona industri dan pabrik terkait batasan penggunaan tenaga
kerja dengan jumlah maksimal 25 hingga 50% . Tujuannya agar tidak menimbulkan kerumunan
dan menimbulkan klaster industri.

"Kita kontrol kantin yang masih menyediakan tempat duduk langsung kita singkirkan. Kita
ingatkan betul untuk semuanya agar memesan makanan dibungkus dan selalu menjaga jarak
pada saat istirahat," tegas Ali. (bl/ant)

25