Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2020

Salah satu fokus utama Pemprov DKI pada PSBB yang berlangsung hingga 28 September adalah
menekan munculnya klaster perkantoran. Untuk mencapai tujuan itu, Pemprov DKI sudah
membatasi karyawan yang bekerja di kantor sebesar 50 persen untuk kegiatan esensial dan 25
persen untuk nonesensial.

Selain membatasi jumlah karyawan, perkantoran diharuskan menerapkan protokol kesehatan
lain yang sudah diatur dalam Pergub DKI Nomor 88 Tahun 2020 tentang PSBB di Jakarta.
Misalnya, menggunakan masker dan menjaga jarak. Untuk mengawasi kebijakan tersebut, Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI melakukan pengawasan.

"Kami sudah membentuk lima tim di masing-masing wilayah untuk melakukan pengawasan
perkantoran atau perusahaan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI
Andri Yansyah. Masing-masing tim yang terdiri atas empat orang itu memeriksa sekitar tiga
perkantoran atau perusahaan.

Selama dua hari berlangsungnya PSBB, sebut Andri, jajarannya masih menemukan pelanggaran.
Pihaknya sudah menutup sekitar sepuluh perkantoran atau perusahaan. Di antaranya, 6
perusahaan ditutup saat pengawasan hari pertama (14/9) dan 1 perusahaan pada hari kedua
(15/9). Enam pelanggar ditemukan dari 68 perusahaan yang diperiksa dan satu pelanggar
ditemukan dari 62 perusahaan yang diperiksa.

"Enam ditutup karena ditemukan karyawan yang positif Covid-19 dan empat perusahaan lainnya
karena tidak menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Kalau yang diberi sanksi
denda, belum ada," terang Andri. Sepuluh perusahaan itu tidak boleh beroperasi selama tiga
hari.

Berdasar data pihaknya, ada 79.894 perusahaan dengan 2,17 juta pekerja di Jakarta. Jika
dibandingkan dengan jumlah petugas,

perbandingannya sangat jauh. Karena itu, pihaknya akan melakukan pengawasan secara lacak.
Selain itu, pengawasan berdasar hasil laporan di aplikasi JAKI maupun langsung ke Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI.

"Jadi, masyarakat maupun karyawan yang mengetahui perusahaan tidak mematuhi protokol
kesehatan bisa melaporkan lewat JAKI, JAK APD juga boleh, dari sistem kami juga boleh, atau
langsung ke saya juga boleh," terangnya.

Namun, dia meminta pelapor memiliki data yang akurat. Jika tidak, perusahaan lain yang
seharusnya diperiksa jadi tidak terakomodasi. (rya/col/ilo)

Caption :

Aktivitas Pegawai : Suasana gedung DPRD DKI, Gambir, Jakpus, Pemprov DKI terus memantau
kegiatan perkantoran secara ketat

42