Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2020
P. 67
semenjak Rabu hingga Senin kemarin untuk melakukan check list kelengkapan data," ujar Ida
dalam keterangan tulis, Selasa (15/9).
Lanjut Ida, ketentuan empat hari tersebut memang diatur dalam Juknis. Hal itu untuk
meminimalkan resiko kesalahan data penerima sehingga dapat tepat sasaran. Kemudian data
yang telah dicek tersebut kemudian diproses oleh tim Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dapat segera dicairkan dana subsidi
upah/gaji kepada bank penyalur.
Selanjutnya, sambung Ida, bank penyalur akan menyalurkan uang subsidi ke rekening penerima
secara langsung, baik itu rekening bank Himbara, maupun rekening bank swasta lainnya.
Pihaknya berusaha semaksimal mungkin untuk memproses pencairan subsidi upah.
"Alhamdulillah pengecekan selesai, proses pencairan ke KPPN juga sudah selesai, selanjutnya
saya himbau agar bank penyalur segera transfer ke rekening penerima," ucap Ida.
Ida menegaskan, tidak ada upaya Kemenaker untuk menghambat penyaluran subsidi ini, namun
kami tentu harus bekerja secara prosedural sesuai regulasi yang intinya agar program ini tepat
sasaran. Selain itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan bank penyalur untuk mempercepat
proses transfer ke rekening penerima dan jika ada kendala maka akan dicari jalan keluar
bersama.
Lebih lanjut terkait dengan realisasi penyaluran, data Kemenaker per 14 September 2020
menunjukkan bahwa penyaluran subsidi tahap I dan tahap II telah diberikan kepada 5,45 juta
penerima atau 99,1 persen dari total penerima tahap I dan tahap II sebanyak 5,5 juta orang.
Untuk tahap III sendiri baru akan terlihat realisasinya kurang lebih dalam 2 hari ke depan.
Ida berharap bantuan subsidi gaji dapat mendorong ekonomi serta dimanfaatkan secara optimal
oleh para pekerja atau buruh. Bantuan ini juga diharapkan mengurangi beban para pekerja di
masa pandemi. Bantuan subsidi upah ini diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan daya beli
pekerja serta mendongkrak konsumsi masyarakat.
"Sehingga, kemudian menimbulkan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
66